Foto: Kumparan.com
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gamal Albinsaid, menyatakan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut disampaikan Gamal melalui sebuah video yang diunggah di akun media sosialnya pada Rabu (11/11/2026).
Gamal yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur V atau Malang Raya mengatakan, langkah tersebut diambil atas nama keadilan. Menurutnya, penggunaan hak konstitusional anggota DPR itu bertujuan memastikan setiap keputusan lembaga negara, ketentuan konstitusi, serta aspirasi masyarakat tetap dihormati dalam kehidupan bernegara.
Pernyataan Gamal menambah dinamika pembahasan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran di lingkungan DPR. Sikap tersebut juga menunjukkan adanya anggota legislatif yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap langkah politik dan konstitusional tersebut.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam negeri maupun dunia internasional. Penggunaannya memiliki mekanisme dan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam proses ketatanegaraan, usulan pemakzulan presiden maupun wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pernyataan atau dukungan politik sejumlah anggota DPR. Proses tersebut harus melalui tahapan konstitusional, termasuk mekanisme pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan UUD 1945.
Karena itu, dukungan Gamal terhadap penggunaan HMP masih merupakan bagian dari proses politik di parlemen dan belum berarti Gibran telah dimakzulkan atau kehilangan jabatannya sebagai Wakil Presiden. Usulan tersebut perlu melalui pembahasan serta memenuhi persyaratan yang berlaku sebelum dapat berlanjut ke tahapan berikutnya.
Pernyataan Gamal pun menjadi perhatian di tengah bergulirnya wacana penggunaan hak konstitusional DPR terhadap Gibran. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada sikap para anggota dewan, dukungan fraksi, serta proses kelembagaan yang harus ditempuh sesuai aturan konstitusi.
