Foto: Pemerintah Kota Surabaya
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pengawasan terhadap tempat rekreasi dan hiburan umum (RHU), khususnya diskotek dan kelab malam. Salah satu kebijakan yang diminta untuk diterapkan pengelola adalah menyediakan fasilitas kesehatan, termasuk tenaga kesehatan (nakes), guna menangani pengunjung yang mengalami kondisi tidak memungkinkan untuk pulang sendiri setelah berada di bawah pengaruh minuman beralkohol.
Pengawasan terhadap tempat hiburan malam tersebut akan dilakukan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung empat kali dalam sebulan atau sekitar satu kali setiap pekan untuk memastikan seluruh pengelola mematuhi ketentuan yang berlaku.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti, menjelaskan bahwa pengelola RHU harus menyiapkan fasilitas yang memadai bagi pengunjung sebelum meninggalkan tempat hiburan. Fasilitas tersebut antara lain berupa ruangan khusus dan tenaga kesehatan yang dapat memberikan penanganan awal apabila ada pengunjung dalam kondisi mabuk dan tidak memungkinkan untuk pulang tanpa bantuan.
"Jadi waktu mereka (pengunjung) pulang, pengelola harus punya fasilitas-fasilitas tertentu, seperti ruangan, tenaga kesehatan. Terus kerja sama dengan klinik apabila ada keadaan pemabuk itu tidak memungkinkan pulang," kata Irna pada Rabu (4/11/2026).
Selain penyediaan fasilitas kesehatan, Satpol PP juga akan memeriksa kelengkapan perizinan usaha, termasuk izin penjualan minuman beralkohol untuk operasional bar. Pengawasan tersebut dilakukan agar kegiatan usaha hiburan malam tidak menyimpang dari ketentuan perizinan dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Pembatasan usia pengunjung juga menjadi salah satu fokus pemeriksaan. Irna menegaskan, pengelola tidak diperbolehkan menerima pengunjung yang berusia di bawah 18 tahun. Petugas akan melakukan pengecekan untuk memastikan aturan tersebut diterapkan secara konsisten di setiap tempat hiburan malam.
"Di lokasi kita cek apakah dia tidak melanggar ketentuan, yaitu tidak boleh memasukkan anak-anak yang di bawah 18 tahun. Kemudian situ juga kita cek, misalnya ada yang masuk umur 20 kan boleh masuk, tapi sebelum 21 dia tidak boleh minum (minuman keras)," kata Irna.
Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya menyasar batas usia pengunjung yang diperbolehkan masuk, tetapi juga kepatuhan terhadap ketentuan usia untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Pengelola diminta memastikan bahwa pengunjung yang belum memenuhi batas usia konsumsi tidak dilayani untuk membeli maupun meminum minuman keras.
Irna menyebutkan, para pengelola RHU telah menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan. Komitmen tersebut nantinya akan menjadi salah satu aspek yang diperiksa petugas ketika melakukan pengawasan rutin di lapangan.
Pengelola juga diwajibkan menjalin kerja sama dengan penyedia layanan transportasi daring. Langkah ini bertujuan membantu mengantarkan pengunjung yang mabuk atau tidak memungkinkan mengemudikan kendaraan sendiri agar dapat pulang dengan aman.
"Kerja sama dengan transportasi online untuk memulangkan pemabuk yang tidak memungkinkan mereka mengendarai kendaraannya. Jadi, kita juga cek hal-hal tersebut," ujar Irna.
Melalui pengetatan pengawasan tersebut, Pemkot Surabaya berupaya memastikan tempat hiburan malam tidak hanya memenuhi ketentuan perizinan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keselamatan pengunjung. Penyediaan tenaga kesehatan, pembatasan usia, serta fasilitas transportasi bagi pengunjung yang mabuk diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan maupun kecelakaan akibat berkendara di bawah pengaruh alkohol.
