Foto: Pantau
Pemerintah Kota Pekanbaru segera mempersiapkan pengusulan nama-nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Langkah tersebut menyusul kesepakatan pemerintah pusat dan DPR terkait perubahan status kepegawaian PPPK paruh waktu yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut baik keputusan tersebut. Ia memastikan pemerintah kota akan segera menyiapkan seluruh data dan persyaratan pegawai PPPK paruh waktu di lingkungan Pemko Pekanbaru agar proses pengusulan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Agung menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, terutama Presiden Prabowo Subianto, yang dinilainya telah memberikan perhatian terhadap nasib para pegawai PPPK. Menurutnya, kepastian mengenai perubahan status kepegawaian tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi para pegawai yang selama ini mengabdi di lingkungan pemerintahan.
“Alhamdulillah, saya mewakili teman-teman PPPK di Pekanbaru sangat berterima kasih, terutama kepada Bapak Presiden Prabowo yang peduli dengan nasib pegawai kita,” ujar Agung, Jumat (6/11/2026).
Ia menegaskan, Pemko Pekanbaru akan segera mempersiapkan pengusulan seluruh PPPK paruh waktu agar dapat ditetapkan sebagai pegawai penuh waktu. Agung berharap tahapan administrasi dan proses penetapan berjalan lancar sehingga perubahan status tersebut dapat terealisasi sesuai jadwal, yakni mulai Januari 2027.
Menurut Agung, peningkatan status kepegawaian tidak hanya memberikan kepastian bagi para pegawai, tetapi juga diharapkan berdampak terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Dengan status yang lebih jelas, para pegawai diharapkan semakin termotivasi menjalankan tugas dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan bisa lancar, dan membuat kinerja Pemko Pekanbaru jadi lebih maksimal lagi,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu dari berbagai profesi menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian status bagi pegawai yang selama ini bekerja di instansi pemerintah dengan skema paruh waktu.
Selain perubahan status PPPK, kesepakatan tersebut juga mencakup kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Dengan demikian, para pegawai yang memenuhi persyaratan tetap memiliki peluang untuk mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Perhatian terhadap tenaga pendidik non-ASN juga menjadi bagian dari keputusan tersebut. Masa kerja sebanyak 172.323 guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri serta 2.482 guru di bawah naungan Kementerian Agama akan diperpanjang.
Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian lebih baik bagi para tenaga pendidik dan pegawai pemerintah lintas profesi. Bagi Pemko Pekanbaru, langkah selanjutnya adalah memastikan proses pendataan dan pengusulan berjalan sesuai prosedur agar para PPPK paruh waktu di daerah tersebut dapat mengikuti tahapan perubahan status yang telah disepakati.
