Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki
JAKARTA — Pemerintah memastikan dukungan pembiayaan untuk penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah menyiapkan mekanisme pendanaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana hingga tahap pemulihan. Purbaya menjelaskan, salah satu sumber pembiayaan awal berasal dari anggaran yang telah disiapkan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan di lapangan, termasuk dalam menghadapi situasi darurat pascagempa.
Menurut Purbaya, pemerintah tidak hanya menyiapkan pembiayaan untuk tahap tanggap darurat, tetapi juga membuka ruang penyesuaian anggaran apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat pada tahap berikutnya. "Untuk pertama, biasanya kami pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada Rp5 triliun kalau tidak salah, mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup," kata Purbaya. Pernyataan tersebut kemudian dibagikan Purbaya melalui akun Instagram resminya pada Senin (17/8).
Purbaya menegaskan penanganan bencana dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan terlebih dahulu mengoptimalkan anggaran yang memang telah tersedia untuk kebutuhan kebencanaan. Dana yang berada di BNPB menjadi salah satu instrumen pembiayaan awal untuk memastikan penanganan dapat berjalan tanpa harus menunggu proses penganggaran baru. Pemerintah juga akan menyesuaikan dukungan pembiayaan berdasarkan perkembangan kondisi di wilayah terdampak. Dengan demikian, kebutuhan pada fase tanggap darurat dapat ditangani menggunakan sumber anggaran yang tersedia, sementara kebutuhan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi akan dihitung kembali sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat.
"Kalau untuk bencana ada cadangan khusus," pungkasnya.
Bendahara Negara tersebut memastikan pemerintah memiliki mekanisme untuk menghadapi kebutuhan pembiayaan apabila anggaran awal tidak mencukupi. Menurut dia, penanganan bencana memiliki tahapan yang berbeda. Setelah fase tanggap darurat, pemerintah akan masuk pada proses pemulihan yang dapat mencakup rehabilitasi maupun rekonstruksi fasilitas dan infrastruktur yang terdampak. Apabila kebutuhan pembiayaan meningkat, pemerintah dapat melakukan penyesuaian anggaran untuk memastikan proses penanganan dan pemulihan tetap berjalan.
"Kalau ada kebutuhan lebih, nanti kita rekonstruksi atau kita sesuaikan anggarannya," lanjut Purbaya. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan persoalan pembiayaan tidak menjadi hambatan dalam penanganan dampak gempa di NTT.
Ketersediaan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan bencana. Selain kebutuhan darurat seperti evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, pemerintah juga harus mempersiapkan pembiayaan untuk pemulihan berbagai fasilitas yang mengalami kerusakan. Purbaya memastikan pemerintah hadir memberikan dukungan fiskal sesuai kebutuhan penanganan bencana. Skema pembiayaan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta kebutuhan pemulihan masyarakat.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk merespons kebutuhan yang muncul selama proses penanganan gempa, mulai dari masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus membantu masyarakat NTT kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi setelah bencana.
