Foto: CNN
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akhirnya angkat bicara terkait penyidikan dugaan korupsi yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan kementeriannya. Nusron menegaskan pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada lembaga antirasuah tersebut.
Kasus yang saat ini diselidiki KPK berkaitan dengan dugaan praktik mafia tanah dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Penyidikan yang dilakukan KPK menjadi sorotan publik karena menyangkut tata kelola pertanahan yang selama ini kerap menjadi perhatian masyarakat. Nusron menyampaikan bahwa proses hukum yang dilakukan KPK harus dihormati sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ia menilai langkah tersebut juga dapat menjadi momentum penting untuk mempercepat pembenahan sistem pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia.
"Kami ikuti prosesnya dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK," ujar Nusron.
Menurutnya, evaluasi dan perbaikan tata kelola menjadi hal yang sangat penting agar pelayanan di lingkungan kantor pertanahan semakin profesional, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pembenahan tersebut juga diharapkan dapat menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam praktik mafia tanah. Saat ditanya mengenai penyebutan namanya dalam perkara yang sedang diusut KPK, Nusron memilih tidak memberikan tanggapan lebih jauh. Ia menegaskan seluruh proses penyidikan merupakan kewenangan KPK dan meminta agar proses hukum dapat berjalan secara independen sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut menunjukkan sikap kooperatif pemerintah terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Di sisi lain, publik menaruh harapan besar agar pengusutan kasus dugaan mafia tanah dapat dilakukan secara tuntas, mengingat persoalan pertanahan selama ini menjadi salah satu sumber sengketa yang banyak dikeluhkan masyarakat.
KPK sendiri masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Hasil penyidikan nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai konstruksi perkara sekaligus menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pertanahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
