Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026) dan berlaku sejak tanggal penetapan.
Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan bahwa penggunaan vape diharamkan karena dinilai dapat membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Selain itu, keputusan tersebut juga didasarkan pada prinsip pencegahan atau sadd al-dzariah, yakni menutup jalan yang berpotensi mengarah pada perbuatan yang dilarang.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," demikian bunyi fatwa MUI yang dikutip dari laman resminya.
MUI juga secara khusus menegaskan bahwa penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya merupakan perbuatan yang diharamkan.
"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram," demikian bunyi ketetapan tersebut.
Tidak hanya mengatur penggunaan, fatwa ini turut mencakup kegiatan produksi dan perdagangan vape. MUI menegaskan bahwa memproduksi dan atau memperjualbelikan rokok elektrik juga hukumnya haram.
Dengan demikian, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 memuat ketentuan yang mencakup penggunaan, penyalahgunaan, hingga aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan perlindungan kesehatan, lingkungan, serta upaya mencegah pemanfaatan vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi zat terlarang.
Fatwa tersebut menjadi sikap resmi MUI mengenai hukum penggunaan rokok elektrik dalam perspektif keagamaan. Ketentuan ini berlaku sejak ditetapkan pada 6 November 2026.