Foto: Wismu Nanda Rieke Renando
JakartaPurbaya Yudhi Sadewa
Menurut Purbaya, kebijakan pemotongan pajak atas JHT hanya berdampak pada sebagian kecil peserta. Ia menyebut bahwa 96 persen
“96 persen orang, JHT-nya tidak dipotong karena saldonya di bawah Rp50 juta,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya. Pernyataan ini sekaligus menjadi klarifikasi bahwa kebijakan pajak JHT tidak sebesar yang dikhawatirkan banyak pihak, khususnya bagi pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah.
Namun, Purbaya tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat. Ia menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan melakukan kajian lebih mendalam terhadap kebijakan ini. Tujuannya adalah memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tetap mendukung perlindungan hari tua pekerja tanpa menimbulkan beban tambahan yang signifikan.
Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program perlindungan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang bertujuan memberikan jaminan dana saat memasuki masa pensiun. Polemik muncul ketika pemerintah menerapkan aturan pajak penghasilan (PPh) atas dana JHT yang dicairkan peserta.
Kritik banyak bermunculan karena dianggap dapat mengurangi nilai manfaat yang diterima pekerja setelah bertahun-tahun berkontribusi. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa pajak tersebut merupakan bagian dari sistem perpajakan yang berlaku umum terhadap penghasilan.
Tanggapan Menteri Purbaya ini dinilai sebagai langkah responsif dari pemerintah di tengah keresahan publik. Kajian ulang yang dijanjikan diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih berpihak kepada kepentingan pekerja, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan fiskal negara.
Masyarakat kini menantikan hasil kajian Kementerian Keuangan. Apakah kebijakan pajak JHT akan direvisi, dikecualikan untuk nominal tertentu, atau tetap diberlakukan dengan penyesuaian tertentu. Perkembangan ini tentu akan menjadi perhatian utama bagi jutaan peserta BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.
