Foto: Okezone News
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan telah menerima ratusan laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan di sektor pangan. Hingga 8 November 2026, tercatat sebanyak 340 aduan masuk melalui kanal pengaduan Lapor Pak Amran. Laporan tersebut mencakup berbagai persoalan, mulai dari beras, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan).
Amran menjelaskan, beras menjadi komoditas yang paling banyak dilaporkan masyarakat. Setelah itu, aduan terbanyak berkaitan dengan pupuk dan alsintan. Sejumlah laporan lainnya menyangkut program cetak sawah, pembiayaan, serta persoalan distribusi di sektor pertanian.
Dari ratusan laporan tersebut, salah satu persoalan yang paling menonjol adalah dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Amran mengungkapkan, modus yang ditemukan antara lain menggiling ulang beras program pemerintah, kemudian mengemasnya kembali menggunakan kemasan beras premium.
Praktik tersebut menjadi perhatian pemerintah karena beras SPHP merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Apabila beras program pemerintah dialihkan dan dijual kembali dengan kemasan serta label premium, masyarakat berpotensi dirugikan, sementara tujuan program stabilisasi pangan dapat terganggu.
Amran menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan praktik penyimpangan di sektor pangan berlangsung tanpa penindakan. Laporan masyarakat yang masuk melalui kanal pengaduan tersebut menjadi bahan bagi kementeriannya untuk melakukan penelusuran dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menyebut sebagian laporan telah berujung pada proses hukum. Salah satu kasus yang disorot adalah perkara beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi ketentuan atau menggunakan kandungan fortifikasi yang tidak sesuai. Dalam perkara tersebut, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Penindakan terhadap kasus-kasus tersebut, menurut Amran, menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga tata kelola pangan agar berjalan sesuai aturan. Pengawasan tidak hanya menyasar komoditas beras, tetapi juga pupuk, alsintan, program cetak sawah, serta pembiayaan dan distribusi yang berkaitan dengan sektor pertanian.
Amran menegaskan, pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat berupa pencabutan izin usaha hingga proses pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Dengan adanya 340 laporan hingga 8 November 2026, pemerintah memiliki gambaran mengenai sejumlah persoalan yang dikeluhkan masyarakat di sektor pangan dan pertanian. Amran berharap kanal pengaduan Lapor Pak Amran dapat terus dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan penyimpangan, sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti dan praktik yang merugikan petani maupun konsumen bisa ditekan.
