Memuat berita

Mantan Dirut Kebun Binatang Surabaya Dilimpahkan ke Jaksa, Diduga Korupsi hingga Rugikan Negara Rp10 Miliar

17 November 2026
5

Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) memasuki babak baru. Mantan Direktur Utama PDTS KBS periode 2016–2024, Choirul Anwar atau CA, resmi dilimpahkan bersama barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Dengan pelimpahan tersebut, perkara yang diduga merugikan keuangan Pemerintah Kota Surabaya hingga sekitar Rp10 miliar itu segera memasuki proses persidangan.

Pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II berlangsung di Ruang Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Senin (16/11). Dalam proses tersebut, penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim menyerahkan langsung penanganan perkara kepada tim Jaksa Penuntut Umum pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya.

Setelah menerima pelimpahan tersebut, jaksa penuntut umum mulai mempersiapkan langkah hukum berikutnya. Salah satu tahapan yang tengah dilakukan adalah menyusun surat dakwaan sebagai dasar untuk membawa perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya, Emanuel Yogi Budi Aryanto, menjelaskan bahwa Choirul Anwar diduga menyalahgunakan kewenangannya ketika menjabat sebagai direktur utama PDTS KBS selama periode 2016 hingga 2024. Dugaan penyalahgunaan jabatan tersebut disebut dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun suatu korporasi.

Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara, perbuatan yang disangkakan kepada Choirul Anwar diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar Rp10 miliar. Kerugian tersebut merupakan kerugian keuangan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak yang terdampak dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah tersebut.

Dalam perkara ini, tersangka juga diduga melakukan rekayasa terhadap laporan pengeluaran kas perusahaan. Dugaan tersebut berkaitan dengan upaya menutupi tindakan yang disangkakan, dengan melibatkan bawahannya dalam proses pembuatan atau penyusunan laporan keuangan.

Dugaan rekayasa laporan pengeluaran kas menjadi salah satu aspek penting yang akan diuji dalam proses persidangan. Melalui pemeriksaan terhadap alat bukti, keterangan saksi, serta dokumen terkait, jaksa akan menguraikan konstruksi perkara dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PDTS KBS selama masa kepemimpinan Choirul Anwar.

Dengan telah dilaksanakannya tahap II, penanganan perkara kini beralih ke tahap penuntutan. Jaksa penuntut umum akan menyelesaikan surat dakwaan sebelum mendaftarkan perkara ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Selanjutnya, dugaan penyalahgunaan kewenangan dan besaran kerugian negara dalam kasus tersebut akan diuji melalui proses hukum di pengadilan. Choirul Anwar tetap harus dipandang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tag

Memuat tag berita...