Foto: Antara/Darryl Ramadhan
JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Laporan tersebut diterbitkan sebagai bagian dari pengembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam forum tersebut, Kapolri memaparkan perkembangan penanganan perkara penyadapan ilegal sekaligus menjelaskan langkah kepolisian dalam mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa tersebut.
Menurut Suyudi, penerbitan laporan polisi terkait dugaan makar merupakan langkah untuk membuka ruang penyelidikan lebih lanjut. Polri ingin memastikan apakah terdapat tindakan bersama, keterlibatan sejumlah pihak, maupun kesepakatan tertentu yang memiliki tujuan melanggar ketentuan hukum mengenai keamanan negara dan pemerintahan.
"Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR RI.
Kapolri menjelaskan bahwa laporan polisi tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana makar. Namun, ia menegaskan bahwa perkara tersebut harus ditangani secara terpisah dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik. Dengan demikian, kepolisian tidak serta-merta menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyadapan ilegal otomatis melakukan tindak pidana makar. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan unsur pidana masing-masing, disertai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
"Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah," ujar Suyudi.
Lebih lanjut, Suyudi mengungkapkan bahwa penyidik hingga kini masih mendalami kemungkinan adanya tindakan atau kesepakatan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui apakah rangkaian aktivitas yang ditemukan dalam perkara penyadapan memiliki hubungan dengan tujuan tertentu yang dapat memenuhi unsur tindak pidana makar. Salah satu fokus utama penyelidikan adalah menelusuri pihak yang diduga memberikan perintah penyadapan, termasuk alasan dan tujuan di balik aktivitas tersebut. Penyidik juga akan memeriksa personel yang diduga mengetahui, menyaksikan, maupun memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang sedang diusut.
Selain itu, kepolisian akan mendalami tugas dan aktivitas masing-masing pihak yang diduga terlibat. Langkah tersebut diperlukan untuk menyusun konstruksi perkara secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi apakah terdapat koordinasi, pembagian peran, atau kesepakatan yang memiliki relevansi dengan dugaan makar. Suyudi secara khusus mengingatkan bahwa temuan dalam perkara penyadapan ilegal tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyatakan telah terjadi upaya makar. Menurutnya, dugaan tindak pidana makar memiliki unsur tersendiri yang harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum.
Kasus penyadapan ilegal yang menjadi latar belakang penyelidikan ini sebelumnya telah menyeret empat orang sebagai tersangka, yakni LSP, AS, EH, dan SU. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan, mulai dari pemberian perintah, persetujuan pelaksanaan, hingga pengelolaan hasil penyadapan. Dalam pemaparan sebelumnya, Kapolri juga menjelaskan adanya dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan dan akses terhadap data elektronik tanpa mengikuti prosedur yang semestinya. Penyidik turut menelusuri dugaan penghapusan sejumlah data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Seluruh dugaan itu kini menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Penerbitan laporan polisi terkait dugaan makar membuat penanganan perkara ini memasuki tahap pendalaman yang lebih luas. Meski demikian, Polri perlu memastikan bahwa setiap dugaan tindak pidana tidak dicampuradukkan dan seluruh pihak yang diperiksa mendapatkan perlakuan sesuai hukum, termasuk penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Rapat kerja bersama Komisi III DPR RI menjadi momentum bagi Kapolri untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan perkara yang menyita perhatian publik tersebut. DPR diharapkan dapat terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar penyelidikan berlangsung profesional, transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.
Publik menantikan hasil penyelidikan Polri mengenai ada atau tidaknya unsur pemufakatan jahat untuk melakukan makar dalam rangkaian kasus penyadapan ilegal tersebut. Kepolisian dituntut mengungkap fakta berdasarkan bukti, bukan asumsi, sehingga kejelasan perkara dapat diperoleh tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
