Konflik antara PT Sari Aditya Loka (SAL) dan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Sarolangun, Jambi, kembali memanas. Keributan dilaporkan terjadi di area perkebunan PT SAL, Kecamatan Air Hitam, pada Jumat (28/8/2026), hingga memicu ketegangan antara warga SAD dan sejumlah personel TNI yang berada di lokasi.

Insiden terbaru tersebut kembali menyoroti persoalan antara masyarakat SAD dan perusahaan perkebunan yang sebelumnya juga sempat mencuat pada April 2026. Konflik yang terjadi beberapa bulan lalu berkaitan dengan persoalan aktivitas pengambilan tandan buah segar (TBS) di kawasan perkebunan PT SAL.

Persoalan tersebut kemudian mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Pemkab Sarolangun memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang terlibat hingga menghasilkan kesepakatan damai pada 17 April 2026.

Kesepakatan tersebut sempat memberikan harapan agar ketegangan di lapangan dapat diredam dan persoalan yang melibatkan masyarakat SAD dengan pihak perusahaan dapat diselesaikan melalui jalur dialog. Namun, munculnya keributan kembali pada Agustus menunjukkan bahwa persoalan di kawasan tersebut belum sepenuhnya tuntas.

Dalam insiden Jumat, ketegangan dilaporkan terjadi ketika warga SAD berada di area perkebunan PT SAL dan berhadapan dengan sejumlah personel TNI yang berada di lokasi. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi keributan.

Meski demikian, pemicu pasti insiden terbaru belum dapat dipastikan. Informasi mengenai apa yang terjadi sebelum keributan maupun penyebab ketegangan antara warga SAD dan personel TNI masih membutuhkan penjelasan resmi dari seluruh pihak yang terlibat.

Kondisi ini membuat penanganan konflik menjadi semakin penting. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan pihak perusahaan perlu memastikan situasi tetap terkendali sekaligus membuka ruang komunikasi agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Persoalan yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan perkebunan memang tidak selalu berhenti pada satu kejadian di lapangan. Ketika akar masalah belum benar-benar diselesaikan, kesepakatan damai yang telah dibuat sebelumnya berpotensi kembali diuji oleh persoalan baru maupun ketegangan lama yang belum sepenuhnya mereda.

Karena itu, penyelesaian konflik di kawasan PT SAL tidak hanya membutuhkan pengamanan situasi, tetapi juga dialog yang melibatkan pihak-pihak terkait. Pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan setiap kesepakatan dapat dijalankan dan setiap persoalan yang masih diperdebatkan memperoleh ruang penyelesaian yang jelas.

Bagi masyarakat SAD, kepastian mengenai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas mereka di kawasan perkebunan menjadi hal penting. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki kepentingan untuk memastikan kegiatan operasional dapat berlangsung dalam kondisi aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Munculnya kembali keributan setelah mediasi pada April menjadi sinyal bahwa penyelesaian konflik membutuhkan tindak lanjut, bukan sekadar kesepakatan di atas kertas. Pengawasan terhadap pelaksanaan hasil mediasi serta komunikasi rutin antara masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, dan pihak terkait menjadi penting untuk mencegah munculnya kembali ketegangan.

Saat ini, pemicu pasti insiden pada Jumat (28/8) masih menunggu keterangan resmi dari pihak-pihak yang terlibat. Informasi yang lebih lengkap diperlukan agar kronologi kejadian dapat diketahui secara utuh dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

Keributan terbaru di Sarolangun sekaligus menjadi ujian bagi upaya menjaga kesepakatan damai yang sebelumnya telah dicapai. Pemerintah dan seluruh pihak terkait diharapkan dapat segera meredakan ketegangan serta kembali mengedepankan dialog untuk mencari penyelesaian atas persoalan yang belum tuntas.

Jika akar konflik dapat ditangani secara menyeluruh dan kesepakatan yang telah dibuat benar-benar dijalankan, ketegangan antara masyarakat SAD dan PT SAL diharapkan tidak kembali berulang. Sebaliknya, tanpa penyelesaian yang menyentuh persoalan mendasar, insiden serupa berisiko kembali muncul dan mengganggu keamanan serta aktivitas masyarakat maupun perusahaan di kawasan tersebut.