Komisi I DPR RI menyoroti terungkapnya dugaan markas judi online yang beroperasi di sebuah rumah dinas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD), Cijantung, Jakarta Timur. Kasus tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan penggunaan fasilitas milik negara, terutama setelah lokasi yang diduga menjadi tempat operasional perjudian itu berada di lingkungan perumahan dinas TNI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengaku heran aktivitas yang diduga berkaitan dengan perjudian daring tersebut tidak terdeteksi lebih awal hingga akhirnya terungkap melalui penggerebekan aparat gabungan. Ia menilai, TNI perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai bagaimana tempat tersebut dapat digunakan untuk aktivitas yang diduga melanggar hukum.

Menurut Sukamta, keberadaan dugaan markas judi online di rumah dinas militer merupakan persoalan yang perlu ditelusuri secara menyeluruh. Penyelidikan tidak cukup hanya mengungkap aktivitas yang berlangsung di lokasi, tetapi juga harus menjelaskan bagaimana operasional tersebut dapat berjalan dan siapa saja yang diduga terlibat.

Ia mengingatkan bahwa rumah dinas TNI merupakan fasilitas negara yang penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, dugaan pemanfaatan rumah dinas untuk kegiatan perjudian daring perlu diperiksa secara serius, termasuk dari sisi pengawasan dan tanggung jawab pihak yang menempati fasilitas tersebut.

Meski demikian, Sukamta menegaskan tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta terungkap. Menurutnya, penanganan perkara harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh aparat berwenang, bukan semata-mata pada dugaan yang berkembang di masyarakat.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mendesak agar siapa pun anggota atau prajurit yang terbukti terlibat ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa proses pemeriksaan seharusnya tidak berhenti pada orang-orang yang diduga menjalankan aktivitas di lapangan.

Lebih jauh, penyelidikan perlu menelusuri pihak yang diduga mengendalikan operasional, mengatur aktivitas, atau memperoleh keuntungan dari bisnis ilegal tersebut. Langkah ini penting agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaksana, tetapi juga mengungkap kemungkinan adanya jaringan dan struktur pengendali di balik operasional judi online.

Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan aktivitas perjudian daring tersebut disebut berlangsung di lingkungan perumahan dinas Angkatan Darat. Keberadaan lokasi di fasilitas negara menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan, akses terhadap rumah dinas, serta kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui aktivitas tersebut.

Pengungkapan kasus ini sebelumnya diberitakan melibatkan penggerebekan aparat gabungan. Dalam proses penanganannya, aparat perlu mengumpulkan bukti digital, memeriksa pihak-pihak yang berada di lokasi, serta menelusuri aliran dana untuk mengetahui skala operasional dan peran setiap orang yang diduga terlibat.

Pemeriksaan juga penting untuk memastikan apakah penggunaan rumah dinas tersebut dilakukan oleh penghuni yang berwenang, apakah ada pihak lain yang memanfaatkan fasilitas itu, serta apakah terdapat pelanggaran disiplin militer selain dugaan tindak pidana perjudian daring. Semua kemungkinan tersebut harus diuji melalui proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sukamta berharap TNI dapat menjelaskan perkara ini secara transparan dan memastikan proses penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Menurutnya, ketegasan terhadap pihak yang terbukti terlibat diperlukan untuk menjaga akuntabilitas penggunaan fasilitas negara dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer.

Pengusutan hingga ke pihak yang diduga menjadi pengendali juga dinilai penting untuk mencegah aktivitas serupa kembali terjadi. Apabila hanya pelaku lapangan yang diproses sementara pihak yang mengatur operasional tidak terungkap, penanganan perkara berisiko tidak menyentuh keseluruhan jaringan yang diduga terlibat.

Hingga seluruh proses pemeriksaan selesai, dugaan keterlibatan individu maupun pihak tertentu tetap harus dibedakan dari fakta yang telah dibuktikan secara hukum. Hasil penyelidikan diharapkan dapat menjelaskan bagaimana markas judi online tersebut beroperasi, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah terdapat kelalaian dalam pengawasan rumah dinas di lingkungan KPAD Cijantung.