Foto: RMOL.ID
Irjen Ahrie Sonta Nasution menunjuk Krisna Murti sebagai kuasa hukum untuk mendampinginya menghadapi proses hukum terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pihak kuasa hukum memastikan Ahrie akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Krisna Murti melalui sebuah pernyataan dalam video yang dibagikannya. Ia menegaskan, pendampingan hukum terhadap Ahrie akan dilakukan sejak awal pemeriksaan hingga proses penyidikan berjalan.
Krisna menyebut terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian pihaknya dalam mendampingi kliennya. Salah satunya memastikan seluruh proses hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Pertama, kami memastikan bahwa proses hukum dijalankan sesuai ketentuan KUHAP. Yang kedua, klien kami mendapat pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan sebagai saksi hingga menjadi tersangka," kata Krisna, dikutip Sabtu (7/11/2026).
Selain memastikan pemenuhan hak-hak hukum kliennya, Krisna juga menyoroti pentingnya proses pemeriksaan yang transparan dan bebas dari intimidasi. Ia menegaskan bahwa pihaknya ingin seluruh tahapan penanganan perkara berjalan secara profesional tanpa adanya tekanan terhadap pihak yang diperiksa.
"Yang ketiga, tidak ada intimidasi, proses hukum berjalan transparan. Yang keempat, saat ini proses hukum masih berjalan. Kami akan kooperatif terhadap proses hukum," sambungnya.
Krisna juga menyatakan Ahrie Sonta akan bersikap terbuka dalam mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, pihak kuasa hukum tidak akan menghalangi proses penyidikan dan siap memberikan kerja sama sesuai kebutuhan penegak hukum.
Terkait sangkaan pasal yang dikenakan kepada kliennya, Krisna mengatakan pihaknya akan mencermati secara objektif dan mencocokkannya dengan fakta hukum yang ditemukan selama proses pemeriksaan. Ia menegaskan, pembelaan terhadap Ahrie akan didasarkan pada bukti dan ketentuan hukum, bukan dengan membangun opini di ruang publik.
"Kami akan menyikapi persangkaan pasal secara objektif dan mencocokkan dengan fakta hukumnya. Kemudian, kami tidak ingin membangun opini terhadap proses hukum yang berjalan. Kami meyakini penegakan hukum akan berjalan profesional dan tidak mengabaikan hak-hak klien kami," ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan sikap pihak Ahrie Sonta dalam menghadapi proses hukum yang masih berlangsung. Kuasa hukum berharap penyidikan dilakukan secara terbuka, objektif, dan tetap menjamin hak-hak kliennya sebagai pihak yang berstatus tersangka.
Hingga saat ini, pihak kuasa hukum menyatakan akan mengikuti perkembangan perkara dan menghormati proses penegakan hukum. Sementara itu, pembuktian atas dugaan penyadapan serta pertanggungjawaban masing-masing pihak tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui mekanisme yang berlaku.
