Foto: Beritapasudan.com
Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh angkat bicara mengenai wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan proses pemakzulan dapat dijalankan apabila seluruh persyaratan konstitusional telah terpenuhi dan mekanisme tersebut menjadi satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan.
Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh setelah meresmikan kantor baru Partai NasDem di Karawang, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Menurutnya, setiap langkah terkait pemakzulan harus tetap berpedoman pada ketentuan konstitusi. Ia juga membuka kemungkinan untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian lain apabila tersedia.
"Ya, saya mengatakan, kalau semua persyaratan yang memang sudah tersedia, memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, ya jalankan saja. Kalau ada alternatif lain, boleh kita pikir-pikir," kata Surya Paloh.
Meski tidak menutup kemungkinan proses pemakzulan dilakukan, Surya Paloh menegaskan bahwa kepentingan utama NasDem adalah menjaga kondisi sosial dan suasana kebatinan masyarakat agar tetap kondusif. Ia berharap polemik politik tersebut tidak terus berlarut-larut hingga memunculkan kesedihan dan memperlebar perpecahan di tengah masyarakat.
Menurut Surya Paloh, dinamika politik seharusnya tidak mengorbankan persatuan masyarakat. Ia menginginkan seluruh elemen bangsa tetap dapat menjaga hubungan yang baik, meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam menyikapi persoalan politik nasional.
"Saya ingin menempatkan kepentingan suasana kebatinan bagi seluruh komponen elemen masyarakat bisa terjaga secara baik. Tidak dari waktu ke waktu kita terus-menerus harus bisa merasakan kesedihan di antara kesatuan masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, Surya Paloh mengaku prihatin dengan munculnya wacana pemakzulan terhadap Gibran. Ia menyebut situasi tersebut sebagai kondisi tragis yang tidak diharapkan terjadi dalam kehidupan politik Indonesia, terlebih saat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menjalankan tugas pemerintahan.
"Ini kan barangkali adalah musibah bagi kita sebagai satu bangsa. Presiden yang masih aktif, wakil presiden masih aktif. Nah, tiba-tiba wakil presiden ada rencana (pemakzulan). Nah, ini bagi saya, jujur saya katakan tragis dan ini bukan yang kita harapkan tentunya," tuturnya.
Meski demikian, sikap Surya Paloh tetap menempatkan ketentuan konstitusi sebagai landasan utama dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia menegaskan, apabila seluruh persyaratan hukum dan konstitusional mengharuskan proses pemakzulan ditempuh, mekanisme itu harus dijalankan.
"Kalau itu harus terjadi, ya baik," pungkasnya.
Pernyataan Surya Paloh memperlihatkan sikap yang membuka ruang bagi penyelesaian melalui mekanisme konstitusional, sekaligus menekankan pentingnya menjaga persatuan masyarakat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa polemik pemakzulan tidak seharusnya terus berkembang tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan politik nasional.
