Memuat berita

Habiburokhman Desak Kursi Wakil Presiden Segera Diisi, MPR Bakal Minta Dua Nama Calon Pengganti Gibran kepada Prabowo

14 November 2026
8

Anggota DPR RI Habiburokhman menegaskan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak boleh dibiarkan kosong dalam waktu terlalu lama. Menurutnya, posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan dan membantu Presiden menjalankan berbagai agenda kenegaraan. Karena itu, proses pengisian jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman menjelang pelaksanaan rapat gabungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang digelar di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti pentingnya percepatan proses pengisian jabatan Wakil Presiden agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Habiburokhman menyampaikan bahwa tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden akan segera dimulai. Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah pengiriman surat resmi dari MPR kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut bertujuan meminta Presiden mengajukan dua nama calon untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Permintaan dua nama calon tersebut merupakan bagian dari mekanisme ketatanegaraan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, proses penggantian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

Habiburokhman berharap seluruh rangkaian proses tersebut dapat berlangsung dengan baik, tertib, dan kondusif. Ia mengingatkan agar dinamika politik yang muncul dalam pembahasan calon pengganti tidak berkembang menjadi kegaduhan yang justru mengganggu stabilitas nasional. Menurutnya, pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pergantian figur dalam pemerintahan. Posisi tersebut memiliki tanggung jawab kenegaraan yang penting sehingga keberadaannya dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bersama Presiden.

Ia juga menilai kekosongan jabatan terlalu lama berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan. Terlebih, Wakil Presiden memiliki tugas konstitusional untuk membantu Presiden menjalankan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala negara. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu pasangan kepemimpinan nasional yang memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan negara. Meski Presiden tetap menjalankan roda pemerintahan ketika jabatan Wakil Presiden kosong, proses pengisian posisi tersebut tetap perlu dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Habiburokhman pun menekankan bahwa langkah MPR mengirimkan surat kepada Presiden merupakan bagian penting untuk memulai tahapan selanjutnya. Setelah surat disampaikan, perhatian akan tertuju pada keputusan Prabowo dalam menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR untuk mengikuti proses pemilihan. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna. Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bagi proses pengisian jabatan yang saat ini menjadi perhatian publik.

Selanjutnya, MPR memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dari dua nama yang diajukan Presiden. Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan sesuai tata tertib dan ketentuan konstitusi sehingga hasilnya memiliki legitimasi hukum serta kelembagaan yang jelas. Di tengah proses tersebut, berbagai nama tokoh politik dan pejabat negara mulai diperbincangkan masyarakat sebagai calon potensial pengganti Gibran. Sejumlah nama yang muncul antara lain Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, Muhadjir Effendy, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, hingga Pramono Anung. Namun, nama-nama tersebut masih sebatas pembicaraan publik dan belum dapat dipastikan sebagai calon resmi sebelum Presiden menyampaikan usulannya.

Perhatian masyarakat terhadap proses ini juga semakin meningkat karena Wakil Presiden merupakan salah satu jabatan tertinggi dalam struktur pemerintahan Indonesia. Sosok yang nantinya terpilih akan menghadapi tanggung jawab besar dalam mendukung agenda pemerintahan, menjaga kesinambungan kebijakan, serta membantu Presiden menjalankan tugas kenegaraan. Habiburokhman berharap komunikasi antara MPR dan Presiden dapat berjalan lancar sehingga tidak terjadi hambatan dalam setiap tahapan pengisian jabatan. Ia menginginkan seluruh pihak mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan politik kelompok maupun individu. Dengan begitu, proses pergantian dapat berlangsung secara demokratis dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan.

Tag

Memuat tag berita...