Foto: Tribunnews
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum menentukan sikap terkait wacana penggunaan hak angket hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, lembaganya masih menunggu perkembangan dinamika politik serta aspirasi yang akan disampaikan sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi.
Dasco menjelaskan, DPR RI akan membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (10/11). Setelah masa persidangan kembali dimulai, DPR akan mencermati berbagai aspirasi yang berkembang, termasuk tuntutan agar persoalan terkait Gibran dibahas melalui mekanisme resmi di parlemen.
Menurut Dasco, hingga Senin (9/11), DPR belum dapat menentukan langkah yang akan ditempuh. Pasalnya, pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang biasanya melibatkan perwakilan fraksi-fraksi untuk membahas agenda dan dinamika yang berkembang di lembaga legislatif tersebut.
Selain menunggu pembahasan internal, DPR juga masih menantikan putusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA). Dokumen putusan tersebut dinilai menjadi salah satu hal yang perlu dicermati sebelum parlemen menentukan sikap terhadap berbagai aspirasi yang berkaitan dengan posisi Wakil Presiden.
“Ya, yang pertama kami sampaikan bahwa masa sidang di DPR RI baru akan dibuka pada besok hari. Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Dasco menegaskan, DPR akan menerima dan menyikapi aspirasi tersebut sesuai dengan mekanisme serta ketentuan yang berlaku. Namun, ia belum bisa memastikan apakah wacana hak angket maupun pemakzulan Gibran akan masuk dalam agenda pembahasan parlemen setelah masa persidangan dibuka.
Ia juga belum menyampaikan apakah pimpinan DPR akan segera menjadwalkan rapat khusus untuk membahas persoalan tersebut. Keputusan mengenai tindak lanjut aspirasi, kata Dasco, akan ditentukan setelah DPR kembali menjalankan kegiatan persidangan dan melihat perkembangan yang terjadi.
“Sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI. Nah, oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.
Pernyataan Dasco menunjukkan bahwa wacana hak angket hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran masih berada pada tahap dinamika aspirasi politik dan belum menjadi keputusan resmi DPR. Aspirasi dari organisasi masyarakat maupun anggota parlemen lintas fraksi tetap harus melalui prosedur kelembagaan sebelum dapat ditindaklanjuti sebagai agenda formal.
Dengan dibukanya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, perhatian publik kini tertuju pada langkah DPR dalam merespons perkembangan tersebut. Namun, sampai ada pembahasan dan keputusan melalui mekanisme resmi, belum dapat dipastikan apakah wacana hak angket maupun pemakzulan Gibran akan berlanjut ke proses politik dan konstitusional di parlemen.
