PKS Klaim Hampir 50 Anggota DPR Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran, Surat Disebut Sudah Diserahkan

Dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI untuk merespons polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyebut hampir 50 anggota DPR dari berbagai fraksi telah membubuhkan tanda tangan dalam formulir usulan penggunaan hak tersebut.

Mardani memastikan PKS masih mendorong agar mekanisme HMP dibahas di parlemen. Menurut dia, surat usulan yang telah ditandatangani para anggota dewan itu juga sudah disampaikan kepada pimpinan DPR.

“Hampir 50 (anggota). Surat sudah disampaikan ke pimpinannya,” kata Mardani.

Ia menjelaskan, dukungan terhadap pengajuan HMP tidak hanya berasal dari Fraksi PKS. Sejumlah fraksi lain disebut turut menjalin komunikasi mengenai penggunaan hak tersebut untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan posisi Wakil Presiden Gibran.

Mardani bahkan memperkirakan komunikasi mengenai usulan HMP telah melibatkan mayoritas fraksi di DPR. Meski demikian, ia meminta agar kepastian mengenai sikap masing-masing fraksi dikonfirmasi langsung kepada pihak terkait.

“Sepengetahuan saya mayoritas fraksi. Tapi nanti tanya ke fraksi masing-masing,” ujarnya.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak kelembagaan DPR yang dapat digunakan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Penggunaannya memiliki ketentuan dan tahapan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta peraturan DPR.

Dalam ketentuan mengenai pengajuan HMP, usulan harus didukung sedikitnya 25 anggota DPR dan disampaikan secara tertulis dengan memuat materi serta alasan pengajuan. Karena itu, klaim hampir 50 anggota yang telah menandatangani formulir menunjukkan jumlah dukungan yang disebut Mardani telah melampaui batas minimal pengusul.

Meski demikian, terkumpulnya tanda tangan belum otomatis membuat HMP resmi menjadi keputusan DPR. Usulan tersebut masih harus melalui mekanisme pembahasan sesuai tata tertib dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan ini menambah dinamika politik di parlemen terkait wacana penggunaan hak DPR terhadap persoalan Wakil Presiden Gibran. Tahap selanjutnya akan bergantung pada tindak lanjut pimpinan DPR, pembahasan di internal parlemen, serta sikap resmi fraksi-fraksi yang terlibat dalam proses pengajuan tersebut.