Memuat berita

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Puan Maharani Ketuk Palu Akhiri Pembahasan 18 Tahun

19 November 2026
14

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (19/11/2026).

Keputusan tersebut menjadi akhir dari proses pembahasan regulasi yang telah berlangsung selama 18 tahun di parlemen. Pengesahan dilakukan setelah seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan persetujuan terhadap RUU tersebut dalam rapat paripurna.

Sebelum mengambil keputusan, Puan meminta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan panitia kerja (Panja) RUU Perampasan Aset. Dalam laporannya, Habiburokhman menyampaikan bahwa pengesahan regulasi tersebut sangat mendesak mengingat pembahasannya telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa mencapai penyelesaian.

Habiburokhman juga memaparkan proses pembahasan yang telah dilakukan Komisi III DPR. Selama tahapan tersebut, komisi yang membidangi urusan hukum itu telah menggelar sebanyak 87 rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan berbagai elemen untuk menyerap masukan dan pandangan terkait substansi RUU.

Setelah mendengarkan laporan tersebut, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Ia mengingatkan bahwa regulasi tersebut telah melalui proses pembahasan panjang selama 18 tahun dan akhirnya dapat diputuskan dalam rapat paripurna.

Puan menyampaikan bahwa DPR akhirnya mengambil keputusan untuk mengesahkan RUU tersebut setelah seluruh tahapan pembahasan dilalui. Ia kemudian secara resmi meminta persetujuan anggota dewan terhadap RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Seluruh anggota DPR yang hadir secara serentak menyatakan setuju. Persetujuan tersebut kemudian ditandai dengan ketukan palu oleh Puan sebagai tanda pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Setelah pengambilan keputusan, Puan melanjutkan agenda rapat dengan meminta pandangan terakhir dari pemerintah terkait RUU Perampasan Aset. Tahapan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan dan pengambilan keputusan bersama antara DPR dan pemerintah terhadap regulasi tersebut.

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda penting dalam pembaruan kerangka hukum penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Dengan berakhirnya pembahasan selama 18 tahun, regulasi ini kini memasuki tahap pemberlakuan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tag

Memuat tag berita...