Foto: Dok. Pemprov Sulut
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan rencana pemerintah provinsi untuk melarang penggunaan dan peredaran rokok elektrik atau vape di seluruh wilayah Sumatera Utara. Kebijakan tersebut tengah disiapkan melalui rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang ditargetkan rampung dan disahkan sebelum akhir November 2026. Rencana pelarangan ini menjadi perhatian karena tidak hanya menyasar aktivitas penjualan vape, tetapi juga mencakup penggunaan serta peredaran berbagai produk rokok elektrik, termasuk pod dan perangkat sejenisnya. Jika regulasi tersebut resmi disahkan dan diberlakukan, masyarakat di Sumatera Utara tidak lagi diperbolehkan menggunakan maupun memperjualbelikan produk tersebut.
Bobby menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa yang digelar Aliansi Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumatera Utara di Medan, Selasa (10/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi bersama DPRD Sumut tengah mempersiapkan regulasi sebagai langkah memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Adapun aturan yang akan menjadi dasar kebijakan tersebut adalah revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Melalui revisi tersebut, pemerintah daerah berencana memasukkan ketentuan khusus yang mengatur larangan penggunaan, penjualan, dan peredaran rokok elektrik di wilayah Sumatera Utara.
Bobby menyatakan bahwa setelah peraturan daerah tersebut disahkan, larangan tidak hanya berlaku bagi kelompok tertentu, melainkan akan diberlakukan kepada seluruh masyarakat. Artinya, kebijakan tersebut dirancang memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan aturan sebelumnya yang hanya menyasar lingkungan aparatur pemerintahan.
"Jadi tidak boleh digunakan lagi, bahkan diperdagangkan di wilayah Sumatera Utara," tegas Bobby saat menjelaskan rencana kebijakan tersebut.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan pembahasan bersama DPRD dapat diselesaikan sebelum penghujung November 2026. Bobby bahkan menyebut Sumatera Utara berpeluang menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki peraturan daerah khusus mengenai larangan vape. Meski demikian, ketentuan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan sehingga belum dapat dianggap sebagai larangan yang telah berlaku bagi masyarakat. Sebelum rencana pelarangan diperluas kepada seluruh masyarakat, Pemprov Sumut diketahui telah lebih dahulu menerapkan pembatasan penggunaan vape di lingkungan pemerintahan. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/3/INST/2026 tertanggal 3 Juni 2026 yang ditujukan kepada para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
Instruksi tersebut mengatur pelarangan penggunaan rokok elektrik bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai non-ASN, serta pegawai badan usaha milik daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Melalui revisi perda yang sedang disiapkan, pemerintah berencana memperluas cakupan kebijakan sehingga tidak hanya berlaku bagi pegawai pemerintahan, tetapi juga masyarakat umum. Rencana pelarangan vape ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkotika melalui berbagai modus baru. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dugaan pemanfaatan cairan atau liquid rokok elektrik sebagai media penyalahgunaan zat terlarang. Pemerintah ingin memperkuat langkah pencegahan agar produk-produk yang berpotensi disalahgunakan tidak menjadi sarana peredaran narkotika.
Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan dampak langsung terhadap pelaku usaha yang selama ini menggantungkan penghasilan dari penjualan rokok elektrik. Toko vape, distributor, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor tersebut harus mempersiapkan kemungkinan perubahan aktivitas usaha apabila aturan resmi diberlakukan. Bobby mengatakan Pemprov Sumut tidak ingin mengabaikan nasib para pedagang yang nantinya terdampak kebijakan tersebut. Pemerintah, menurutnya, perlu menyiapkan langkah antisipasi agar pelaku usaha yang selama ini menjalankan bisnis vape tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan kegiatan ekonomi melalui bidang usaha lainnya.
Salah satu langkah yang sedang dipersiapkan adalah memfasilitasi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggandeng Bank Sumut. Skema tersebut direncanakan dapat dimanfaatkan para pedagang vape untuk mengembangkan atau beralih ke jenis usaha lain setelah larangan diberlakukan. Pemprov Sumut juga masih mengkaji mekanisme pembiayaan, termasuk kemungkinan pemberian subsidi bunga pinjaman. Bobby menyebut pemerintah masih menghitung apakah bunga kredit tersebut nantinya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah provinsi atau hanya sebagian. Langkah ini diharapkan dapat membantu pedagang yang harus menyesuaikan kegiatan ekonominya akibat perubahan regulasi.
Sementara itu, anggota DPRD Sumatera Utara Aripay Tambunan menyebut revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019 menjadi salah satu agenda prioritas pembahasan bersama pemerintah provinsi. Menurutnya, penambahan ketentuan mengenai rokok elektrik diperlukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan persoalan penyalahgunaan narkotika. DPRD pun menargetkan pembahasan rancangan tersebut dapat diselesaikan sebelum 30 November 2026. Jika nantinya disahkan, peraturan tersebut akan membawa perubahan besar terhadap aktivitas penggunaan dan perdagangan vape di Sumatera Utara. Masyarakat, pelaku usaha, distributor, serta pihak-pihak terkait perlu memperhatikan perkembangan pembahasan regulasi tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut memastikan aturan berjalan dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas, termasuk sosialisasi, pengawasan, penegakan ketentuan, dan perlindungan terhadap pelaku UMKM terdampak. Rencana Bobby Nasution ini kini menjadi perhatian karena menyangkut dua aspek sekaligus, yakni upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan keberlangsungan usaha masyarakat di Sumatera Utara.
