Foto: IDX Channel
Pemerintah tengah menyiapkan puluhan ribu sumber daya manusia untuk mengoperasikan jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebanyak 30.000 manajer telah disiapkan melalui proses rekrutmen dan pelatihan, tetapi kesiapan sumber daya manusia tersebut masih berhadapan dengan kondisi infrastruktur koperasi yang belum sepenuhnya tersedia.
Hingga akhir September 2026, sebanyak 26.661 gerai atau bangunan KDKMP dilaporkan telah selesai dibangun 100 persen. Jumlah tersebut masih berada di bawah kebutuhan jika dibandingkan dengan 30.000 manajer yang disiapkan pemerintah untuk mengelola koperasi di berbagai daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengakui adanya perbedaan antara jumlah sumber daya manusia yang telah disiapkan dengan jumlah koperasi yang memiliki bangunan fisik. Menurut dia, lebih dari 30.000 orang telah mengikuti pelatihan untuk menjadi manajer koperasi, sementara jumlah koperasi yang siap secara fisik belum mencapai angka tersebut.
"Yang sudah dilatih menjadi manajer koperasi itu kan ada 30 ribu lebih orang, tapi koperasinya belum sebanyak itu," ujar Zulhas seusai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mengatur penempatan manajer secara bertahap. Zulhas menyebut proses penempatan manajer untuk mendukung operasional KDKMP ditargetkan selesai pada 1 Oktober 2026, bertepatan dengan rencana dimulainya operasional koperasi secara lebih luas.
Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota menyampaikan bahwa 26.661 unit KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100 persen. Angka tersebut menunjukkan progres pembangunan yang cukup besar, tetapi masih terdapat selisih dengan jumlah manajer yang telah disiapkan.
Selisih tersebut tidak serta-merta berarti seluruh manajer akan menganggur atau tidak memiliki penugasan. Pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa penempatan manajer akan disesuaikan dengan kebutuhan koperasi yang telah siap menjalankan kegiatan operasional.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyebut pengangkatan dan penempatan manajer KDKMP dilakukan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Para manajer akan bekerja dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.
Dalam prosesnya, pemerintah juga menghadapi persoalan distribusi manajer karena jumlah calon pengelola di suatu wilayah tidak selalu sebanding dengan jumlah koperasi yang tersedia. Karena itu, sebagian manajer dapat ditempatkan di wilayah lain yang membutuhkan tenaga pengelola.
Pemerintah sebelumnya menargetkan sebanyak 17.288 KDKMP yang telah memiliki bangunan fisik dapat mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026. Koperasi-koperasi tersebut terlebih dahulu harus melalui proses verifikasi dan validasi sebelum memasuki tahap operasional.
Tahapan tersebut menjadi penting karena keberadaan bangunan fisik belum otomatis membuat sebuah koperasi dapat langsung menjalankan seluruh kegiatan usaha. Selain bangunan, diperlukan kesiapan administrasi, sumber daya manusia, sarana pendukung, serta proses serah terima dan verifikasi agar kegiatan koperasi dapat berjalan sesuai ketentuan.
Pemerintah pada akhirnya menargetkan hingga 30.000 KDKMP dapat beroperasi pada 2026. Dengan target tersebut, pembangunan fisik menjadi salah satu pekerjaan yang harus terus dikebut agar tidak terjadi kesenjangan terlalu besar antara kesiapan manajer dan kesiapan tempat mereka bekerja.
Program KDKMP sendiri dirancang untuk memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah menyiapkan koperasi tersebut untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha sekaligus mendukung distribusi sejumlah kebutuhan masyarakat, termasuk pangan dan komoditas tertentu.
Dalam rancangan awal pemerintah, koperasi juga akan dilengkapi fasilitas usaha seperti gudang, gerai, cold storage, serta layanan distribusi berbagai kebutuhan masyarakat. Koperasi diharapkan dapat menjadi bagian dari rantai pasok sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Dengan demikian, tantangan KDKMP menjelang operasional bukan hanya menyangkut jumlah tenaga pengelola, tetapi juga bagaimana memastikan seluruh unsur pendukung tersedia secara bersamaan. Kesiapan manajer perlu berjalan beriringan dengan kesiapan bangunan, sarana usaha, administrasi, dan sistem operasional.
Data 26.661 gerai yang telah rampung menunjukkan pembangunan fisik terus berlangsung, sementara 30.000 manajer yang telah disiapkan menunjukkan pemerintah juga telah membangun kapasitas sumber daya manusia. Tahap berikutnya adalah menyelaraskan kedua komponen tersebut agar penempatan tenaga pengelola dapat berlangsung sesuai kebutuhan dan koperasi yang telah siap secara fisik dapat segera menjalankan aktivitasnya.
Menjelang target operasional 1 Oktober 2026, sinkronisasi antara pembangunan infrastruktur dan penempatan manajer menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan program KDKMP. Pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk memastikan koperasi yang telah dibangun tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga siap digunakan dan memiliki pengelola yang dapat menjalankan kegiatan usaha di lapangan.
