Memuat berita

Guru Besar UI Usulkan Dosen ASN Boleh Nyaleg Tanpa Mundur Permanen, Cukup Nonaktif Sementara hingga Hasil Pemilu Ditetapkan

13 November 2026
11

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Valina Singka Subekti, mengusulkan perubahan aturan terkait kesempatan dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti kontestasi politik sebagai calon anggota legislatif (caleg). Ia menilai dosen ASN seharusnya tidak diwajibkan mengundurkan diri secara permanen sejak awal proses pencalonan, melainkan cukup menjalani status nonaktif sementara hingga hasil pemilihan umum ditetapkan. Usulan tersebut dinilai penting untuk memberikan ruang yang lebih adil bagi kalangan akademisi yang ingin berkontribusi langsung dalam lembaga legislatif. Menurut Valina, dosen ASN memiliki hak politik sebagai warga negara sehingga kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat perlu diakomodasi melalui mekanisme yang jelas tanpa harus langsung kehilangan status kepegawaiannya.

Valina berpandangan bahwa kewajiban mengundurkan diri secara permanen seharusnya baru diberlakukan apabila dosen ASN yang bersangkutan telah dinyatakan terpilih sebagai anggota legislatif. Dengan mekanisme tersebut, proses pencalonan tidak serta-merta membuat seorang dosen kehilangan pekerjaan dan status profesional yang selama ini telah dibangun di lingkungan perguruan tinggi negeri. Dalam skema yang diusulkannya, dosen ASN yang memutuskan maju sebagai caleg harus terlebih dahulu mengajukan status nonaktif sementara selama mengikuti seluruh tahapan pemilihan umum. Selama masa tersebut, yang bersangkutan tidak diperkenankan menjalankan tugas kedinasan sebagai ASN maupun melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai dosen aktif.

Selain itu, Valina menekankan bahwa selama menjalani status nonaktif sementara, dosen ASN tersebut tidak seharusnya menerima tanggungan atau pembiayaan negara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasannya. Ketentuan ini diperlukan untuk menjaga prinsip netralitas ASN sekaligus memastikan tidak terjadi penggunaan fasilitas maupun anggaran negara untuk kepentingan aktivitas politik pribadi. Menurutnya, pengaturan tersebut dapat menjadi jalan tengah antara perlindungan hak politik warga negara dan kewajiban menjaga profesionalisme aparatur sipil negara. Dengan demikian, dosen ASN tetap dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa harus mengabaikan aturan mengenai netralitas dan larangan keterlibatan ASN dalam aktivitas politik praktis.

Salah satu poin penting dalam usulan Valina adalah adanya jaminan bagi dosen ASN yang gagal terpilih dalam pemilu untuk dapat kembali menjalankan tugas akademiknya. Ia menilai, seseorang yang telah mengikuti proses pencalonan tetapi tidak memperoleh mandat rakyat tidak seharusnya kehilangan karier dan pengabdiannya sebagai tenaga pendidik secara permanen. Dalam pandangannya, mekanisme tersebut dapat menghindarkan dosen ASN dari risiko kehilangan pekerjaan hanya karena mencoba berpartisipasi dalam proses demokrasi. Apalagi, pencalonan sebagai anggota legislatif tidak selalu berakhir dengan kemenangan. Banyak faktor yang menentukan hasil pemilu, mulai dari dukungan pemilih, persaingan antarkandidat, hingga dinamika politik di daerah pemilihan.

Apabila dosen ASN berhasil memperoleh suara yang cukup dan ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih, barulah kewajiban mengundurkan diri secara permanen diberlakukan sesuai ketentuan yang nantinya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi rangkap jabatan antara posisi sebagai aparatur negara dan anggota lembaga perwakilan rakyat. Valina juga menilai bahwa usulan tersebut perlu dibahas secara serius dalam agenda pembaruan regulasi nasional. Menurutnya, perubahan mekanisme pencalonan dosen ASN harus diselaraskan dengan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara agar tidak menimbulkan pertentangan hukum di antara berbagai ketentuan yang berlaku.

Persoalan ini menjadi penting karena ASN selama ini terikat dengan aturan netralitas dan pembatasan keterlibatan dalam politik praktis. Di sisi lain, terdapat ketentuan yang mengatur larangan keanggotaan partai politik bagi ASN. Karena itu, diperlukan rumusan hukum yang tegas untuk membedakan hak politik individu sebagai warga negara dengan kewajiban profesional seseorang ketika masih berstatus sebagai aparatur sipil negara. Jika usulan tersebut dapat diakomodasi melalui perubahan undang-undang, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu menyusun mekanisme teknis yang mengatur proses pengajuan nonaktif sementara, penghentian sementara hak dan kewajiban kedinasan, hingga prosedur pengaktifan kembali bagi dosen yang tidak terpilih. Kejelasan aturan diperlukan agar tidak muncul persoalan administratif maupun sengketa kepegawaian di kemudian hari.

Dari perspektif pendidikan tinggi, usulan ini juga menyentuh persoalan regenerasi kepemimpinan nasional. Kalangan akademisi dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman penelitian, serta pemahaman terhadap berbagai persoalan sosial yang dapat menjadi bekal ketika terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik. Kehadiran akademisi di parlemen diharapkan dapat memperkaya pembahasan undang-undang dengan perspektif ilmiah dan kajian berbasis data. Meski demikian, peluang bagi dosen ASN untuk maju sebagai caleg tetap harus disertai pengawasan ketat. Prinsip netralitas, transparansi, akuntabilitas, serta larangan penyalahgunaan fasilitas negara harus menjadi bagian utama dalam setiap pengaturan. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan memperluas partisipasi politik justru menimbulkan celah bagi konflik kepentingan atau penggunaan jabatan publik untuk kepentingan elektoral.

Usulan Valina Singka Subekti tersebut kini menjadi salah satu gagasan yang menarik untuk dibahas dalam agenda reformasi sistem pemilu dan birokrasi Indonesia. Jika nantinya dapat diwujudkan melalui perubahan regulasi, kebijakan ini berpotensi memberikan pilihan yang lebih proporsional bagi dosen ASN yang ingin mengabdikan diri di dunia politik. Tantangan utamanya adalah memastikan hak politik warga negara tetap terlindungi tanpa mengorbankan profesionalisme, independensi, dan netralitas aparatur sipil negara.

Tag

Memuat tag berita...