Memuat berita

UU Pemilu Kembali Digugat ke MK, Pemohon Minta Syarat Ijazah SMA untuk Capres dan Cawapres Dihapus

14 November 2026
8

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali menjadi sorotan setelah diajukan gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, gugatan tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan formal bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pemohon meminta hakim konstitusi menghapus ketentuan yang mewajibkan kandidat presiden dan wakil presiden memiliki ijazah paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Gugatan tersebut tercatat dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026 dan diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar. Dalam mengajukan permohonan, Jovi didampingi dua kuasa hukum, yakni Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat. Permohonan tersebut telah teregistrasi dan tercantum dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi.

Pokok gugatan berfokus pada Pasal 169 huruf r UU Pemilu yang mengatur persyaratan pendidikan bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk pendidikan lain yang sederajat. Pemohon menilai persyaratan pendidikan formal tersebut tidak seharusnya menjadi ukuran mutlak untuk menentukan kelayakan seseorang menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan. Menurut mereka, kepemilikan ijazah tidak secara otomatis mencerminkan kecakapan, integritas, kemampuan mengambil keputusan, maupun kualitas kepemimpinan seorang calon pemimpin negara.

Dalam permohonannya, pemohon menyebut persyaratan ijazah SMA atau sederajat sebagai pendekatan yang terlalu administratif dalam menilai kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan kenegaraan. Mereka berpandangan bahwa kemampuan memimpin negara seharusnya dinilai berdasarkan kualitas pribadi, pengalaman, rekam jejak, serta kemampuan memahami berbagai persoalan bangsa.

"Menjadikan ijazah SMA atau sederajat sebagai persyaratan mutlak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pendekatan yang terlalu administratif dalam menilai kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan kenegaraan," demikian salah satu poin permohonan yang dikutip dari laman MK, Sabtu (14/11/2026).

Pemohon juga mengaitkan ketentuan tersebut dengan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mereka menilai pembatasan berdasarkan jenjang pendidikan formal berpotensi menghalangi warga negara yang memiliki kemampuan kepemimpinan, tetapi tidak mempunyai ijazah sesuai persyaratan yang ditentukan undang-undang. Menurut pemohon, kesempatan untuk menjadi presiden maupun wakil presiden semestinya tidak hanya ditentukan oleh latar belakang pendidikan formal. Pengalaman panjang dalam organisasi, pemerintahan, kegiatan sosial, serta pengabdian kepada masyarakat dinilai dapat menjadi faktor penting dalam membentuk kemampuan seseorang untuk memimpin.

Pemohon berpandangan bahwa tidak semua kemampuan kepemimpinan diperoleh melalui pendidikan di bangku sekolah. Seseorang dapat mengembangkan kapasitas melalui pengalaman menghadapi persoalan masyarakat, mengelola organisasi, mengambil keputusan strategis, hingga menjalankan tanggung jawab publik dalam berbagai bidang kehidupan. Selain mempersoalkan aspek kesetaraan hak politik, gugatan tersebut juga menyoroti potensi munculnya polemik berkepanjangan akibat persyaratan ijazah dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Pemohon menilai persoalan administratif mengenai pendidikan formal dapat berkembang menjadi perdebatan politik yang menyita perhatian publik.

Dalam pandangan pemohon, polemik terkait keabsahan maupun pemenuhan persyaratan ijazah berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih substantif, seperti program kerja, kemampuan pemerintahan, serta gagasan calon pemimpin dalam menyelesaikan berbagai persoalan nasional. Pemohon juga menilai sistem hukum pemilu seharusnya tidak menjadikan persoalan administratif pendidikan formal sebagai sumber pertentangan politik yang dapat mengganggu konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan. Mereka menginginkan persyaratan pencalonan lebih menitikberatkan pada kapasitas dan kualitas kepemimpinan seseorang.

"Sistem hukum pemilihan umum seharusnya tidak menempatkan persoalan administratif pendidikan formal sebagai sumber pertentangan politik yang dapat mengganggu konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan," demikian bunyi bagian lain dalam permohonan tersebut.

Gugatan ini kembali membuka perdebatan mengenai batasan persyaratan bagi seseorang yang ingin maju sebagai presiden dan wakil presiden. Di satu sisi, pendidikan formal dianggap sebagai salah satu bentuk standar dasar untuk memastikan calon pemimpin memiliki bekal pengetahuan. Namun, di sisi lain, muncul pandangan bahwa pengalaman, integritas, kecakapan, dan rekam jejak juga merupakan aspek penting yang tidak selalu dapat diukur melalui ijazah. Meski demikian, penghapusan ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pandangan pemohon. Mahkamah Konstitusi harus terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum pemohon, argumentasi konstitusional, serta alasan-alasan yang disampaikan sebelum memutus apakah ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak.

Kini, perhatian publik tertuju pada proses pemeriksaan perkara Nomor 423/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi. Putusan hakim konstitusi nantinya akan menentukan apakah persyaratan pendidikan minimal SMA bagi calon presiden dan wakil presiden tetap dipertahankan atau perlu diubah. Gugatan ini sekaligus menjadi bagian dari perdebatan lebih luas mengenai demokrasi, kesetaraan hak politik, dan standar kelayakan seseorang untuk memimpin Indonesia.

Tag

Memuat tag berita...