Foto: Antara/Muhammad Adimaja
JAKARTA - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur secara tegas mengenai hak pekerja. Salah satu fokus pengaturan adalah hak untuk mendapatkan istirahat. Di dalamnya tercakup ketentuan tentang cuti bersama dan cuti tahunan. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan buruh. Di Pasal 118 Ayat (6), undang-undang tersebut mengatur secara khusus. Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah tidak memotong hak cuti tahunan pekerja. Ketentuan ini menjadi salah satu poin penting dalam perlindungan hak istirahat. Pekerja tidak lagi khawatir hak cutinya berkurang karena cuti bersama.
“Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh,” bunyi pasal tersebut.
Frasa ini secara eksplisit melindungi hak cuti tahunan. Penerapan cuti bersama oleh perusahaan tidak boleh mengurangi jatah cuti yang sudah menjadi hak pekerja. Ketentuan ini berlaku nasional. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 lahir sebagai kerangka hukum baru di bidang ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap hak istirahat menjadi bagian yang diatur rinci. Cuti bersama dan cuti tahunan mendapat perhatian khusus. Pasal 118 Ayat (6) menjadi landasan yang jelas.
Ketentuan tersebut memberikan jaminan bahwa cuti bersama tidak bersifat mengurangi. Hak cuti tahunan pekerja tetap utuh meskipun ada cuti bersama yang ditetapkan pemerintah. Perusahaan wajib mematuhi ketentuan ini. Pekerja memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan haknya. Pengaturan mengenai hak istirahat dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek. Cuti bersama yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat menjadi salah satu bentuk istirahat kolektif. Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan hak cuti tahunan individu. Keseimbangan antara kepentingan bersama dan hak perorangan dijaga.
Pasal 118 Ayat (6) secara tegas memisahkan antara cuti bersama dan cuti tahunan. Keduanya berdiri sendiri dan tidak saling memotong. Ketika perusahaan menerapkan cuti bersama sesuai ketetapan pemerintah, hak cuti tahunan pekerja tetap utuh. Ketentuan ini mencegah praktik pengurangan hak secara sepihak. Bunyi pasal yang menyatakan bahwa pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan menjadi jaminan hukum. Pekerja dan buruh mendapatkan kepastian bahwa jatah cuti tahunannya tidak akan berkurang. Perusahaan tidak diperkenankan menghitung cuti bersama sebagai bagian dari cuti tahunan. Aturan ini melindungi kepentingan pekerja.
Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ini menempatkan hak istirahat sebagai bagian penting. Cuti bersama dan cuti tahunan diatur agar tidak saling meniadakan. Pasal 118 Ayat (6) menjadi instrumen pelindung bagi pekerja. Implementasi di tingkat perusahaan harus mengikuti ketentuan tersebut. Dengan adanya pasal ini, pekerja memiliki dasar untuk menolak jika cuti bersama diklaim mengurangi cuti tahunan. Ketentuan hukum sudah jelas dan tegas. Pemerintah Pusat yang menetapkan cuti bersama tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak individu. Perusahaan wajib menyesuaikan kebijakan internalnya.
Pengaturan ini mencerminkan upaya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja. Hak untuk beristirahat dijamin tidak hanya melalui cuti tahunan, tetapi juga melalui cuti bersama tanpa pengurangan. Pasal 118 Ayat (6) menjadi bukti komitmen tersebut. Kepastian hukum semakin diperkuat. Cuti bersama yang ditetapkan pemerintah sering kali bertepatan dengan hari libur nasional atau momentum tertentu. Melalui ketentuan baru ini, pelaksanaan cuti bersama tidak lagi membebani hak cuti tahunan pekerja. Jatah cuti tahunan tetap tersedia sepenuhnya. Pekerja dapat merencanakan istirahatnya dengan lebih baik.
Bunyi pasal yang dikutip secara langsung menegaskan posisi hukum. “Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh.” Kalimat tersebut menjadi acuan utama. Tidak ada ruang multitafsir dalam hal ini. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 memberikan kerangka yang lebih melindungi. Hak istirahat diatur agar tidak mudah dikurangi. Cuti bersama dan cuti tahunan diposisikan sebagai dua hak yang berdiri sendiri. Pasal 118 Ayat (6) menjadi penegas pemisahan tersebut.
Bagi pekerja dan buruh, ketentuan ini membawa kepastian. Mereka tidak perlu khawatir hak cuti tahunannya tergerus oleh cuti bersama. Perusahaan terikat untuk mematuhi aturan tersebut. Implementasi di lapangan harus sesuai dengan bunyi pasal. Pengaturan mengenai cuti dalam undang-undang ini menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja. Istirahat yang cukup menjadi bagian dari perlindungan ketenagakerjaan. Cuti bersama tidak boleh menjadi alasan pengurangan hak cuti tahunan. Keseimbangan dijaga melalui ketentuan hukum yang tegas.
Pasal 118 Ayat (6) menjadi salah satu pasal penting dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia mengatur secara spesifik hubungan antara cuti bersama dan cuti tahunan. Pelaksanaan cuti bersama oleh perusahaan tidak mengurangi hak cuti tahunan. Ketentuan ini berlaku mengikat. Dengan adanya jaminan tersebut, pekerja dapat menikmati cuti bersama tanpa kehilangan jatah cuti tahunannya. Hak istirahat semakin terlindungi secara hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 memberikan landasan yang kuat. Implementasi yang konsisten menjadi tantangan berikutnya.
