Foto: REUTERS
JAKARTA – Pemerintah Ukraina mengumumkan penangkapan seorang warga negara Indonesia (WNI) yang disebut sebagai WNI pertama yang menjadi tawanan perang setelah diduga direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia dalam perang melawan Ukraina. Peristiwa ini menjadi perhatian internasional karena muncul di tengah laporan meningkatnya jumlah warga Indonesia yang direkrut untuk memperkuat pasukan Moskow di medan pertempuran. WNI yang ditangkap tersebut diketahui merupakan seorang pria berusia 49 tahun asal Pulau Jawa. Berdasarkan laporan media internasional yang mengutip proyek pemerintah Ukraina bernama I Want to Live, pria tersebut dibawa ke wilayah Zaporizhzhia, Ukraina selatan, untuk mengikuti operasi serangan militer Rusia. Identitasnya disebut sebagai Sukamto Ayok, warga asal Blitar, Jawa Timur.
Penangkapan itu dilaporkan terjadi setelah kelompok militer yang diikutinya mengalami serangan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone milik Ukraina. Dalam situasi tersebut, pria asal Indonesia itu berhasil mencapai wilayah yang berada di bawah kendali pasukan Ukraina. Namun, alih-alih kembali ke wilayah yang dikuasai Rusia, ia kemudian diamankan dan ditetapkan sebagai tawanan perang oleh pihak Ukraina. Informasi penangkapan tersebut disampaikan melalui I Want to Live, sebuah proyek pemerintah Ukraina yang dibentuk untuk memberikan kesempatan kepada personel militer Rusia maupun warga negara asing yang direkrut Rusia agar menyerahkan diri dan keluar dari medan pertempuran. Program tersebut juga menjadi salah satu saluran informasi Ukraina mengenai keberadaan warga asing yang bergabung dengan militer Rusia.
Dalam laporan yang dipublikasikan media Ukraina, pria tersebut mengaku awalnya ditawari pekerjaan sipil di sektor konstruksi di Rusia oleh seorang mantan teman sekolahnya. Tawaran pekerjaan itu disebut datang pada Mei 2026. Ia kemudian berangkat menuju Moskow pada 22 Juli 2026 dengan keyakinan akan bekerja sebagai tenaga konstruksi sebagaimana yang dijanjikan kepadanya. Namun, menurut keterangan yang disampaikan melalui proyek I Want to Live, dokumen yang ditandatanganinya setibanya di Rusia ternyata merupakan kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Ia baru mengetahui bahwa dirinya telah direkrut menjadi anggota militer ketika dibawa menuju wilayah Donetsk yang diduduki Rusia pada 30 Juli 2026. Pengakuan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pengungkapan dugaan praktik perekrutan warga asing melalui tawaran pekerjaan sipil.
Pria tersebut juga dilaporkan mengaku sempat berupaya melarikan diri bersama warga Indonesia lainnya setelah mengetahui bahwa mereka akan dilibatkan dalam operasi militer. Akan tetapi, upaya tersebut disebut tidak berhasil dan mereka kembali ditahan oleh pihak militer Rusia. Dalam keterangannya, ia bahkan mengaku mengalami perlakuan berupa pemaksaan penandaan nomor identifikasi pada bagian tubuhnya. Seluruh pengakuan tersebut masih bersumber dari keterangan pihak Ukraina dan belum dapat diverifikasi secara independen. Setelah itu, pria tersebut diduga ditempatkan dalam satuan militer Rusia dan dikirim menuju wilayah Zaporizhzhia untuk mengikuti operasi penyerangan. Laporan dari proyek I Want to Live menyebut dirinya tidak memperoleh pelatihan militer yang memadai sebelum dikirim ke medan pertempuran. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses perekrutan, pembekalan, serta perlindungan terhadap warga negara asing yang masuk ke dalam struktur militer Rusia.
Kasus ini semakin menjadi perhatian setelah I Want to Live mengungkap angka perekrutan warga Indonesia yang disebut meningkat tajam. Menurut data proyek tersebut, sebanyak 283 warga negara Indonesia direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia selama sembilan bulan pertama 2026. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tiga tahun sebelumnya, ketika jumlah warga Indonesia yang tercatat direkrut tidak lebih dari 10 orang. Data tersebut memperlihatkan perubahan signifikan dalam pola perekrutan warga Indonesia ke dalam pasukan Rusia. Meski demikian, angka 283 orang tersebut merupakan data yang disampaikan oleh pihak Ukraina dan belum dapat dianggap sebagai jumlah resmi yang telah dikonfirmasi pemerintah Indonesia. Proyek I Want to Live juga menyebut telah mengidentifikasi lebih banyak nama warga Indonesia yang diduga masuk dalam jaringan perekrutan tersebut.
Di Indonesia, persoalan perekrutan WNI untuk kepentingan militer asing sebelumnya telah menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan telah meminta pemerintah Rusia mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan tidak ada warga Indonesia yang direkrut ke dalam angkatan bersenjata Rusia maupun posisi lain yang berkaitan dengan kegiatan militer. Pemerintah Indonesia juga menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan adanya praktik perdagangan orang dalam proses perekrutan tersebut. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Kepolisian Indonesia sebelumnya mengungkap dugaan jaringan tindak pidana perdagangan orang yang menggunakan media sosial dan aplikasi pesan instan untuk menawarkan pekerjaan bergaji tinggi di Rusia. Lowongan yang ditawarkan antara lain berkaitan dengan bidang logistik, pengamanan perbatasan, serta pekerjaan konstruksi. Namun, sejumlah calon pekerja diduga justru diarahkan untuk menandatangani kontrak militer setelah tiba di Rusia.
Modus perekrutan melalui tawaran pekerjaan sipil tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi membuat calon pekerja tidak memahami risiko sebenarnya yang akan dihadapi. Warga Indonesia yang semula berniat mencari penghasilan melalui pekerjaan konstruksi atau sektor lainnya bisa saja berakhir di wilayah konflik bersenjata. Apabila terbukti terdapat unsur penipuan, pemaksaan, atau eksploitasi, praktik tersebut dapat berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan pelanggaran hukum lainnya. Sementara itu, perkembangan penangkapan WNI di Ukraina juga membuka persoalan diplomatik dan perlindungan konsuler yang perlu segera ditangani pemerintah Indonesia. Pihak Ukraina dilaporkan telah menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi akses konsuler bagi Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, Arief Basalamah, guna membahas kondisi warga negara Indonesia tersebut. Langkah ini penting untuk memastikan identitas, kondisi fisik, status hukum, serta hak-hak yang bersangkutan selama berada dalam penahanan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi yang secara khusus mengonfirmasi seluruh detail penangkapan, identitas, dan kondisi WNI tersebut dari pemerintah Indonesia. Pemerintah juga perlu memastikan apakah pria tersebut benar menjadi korban penipuan perekrutan atau secara sadar menandatangani kontrak militer dengan Rusia. Klarifikasi dari Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar RI, serta otoritas terkait menjadi sangat penting untuk menghindari kesimpulan yang hanya didasarkan pada informasi dari salah satu pihak dalam konflik. Kasus ini menjadi peringatan serius bagi masyarakat Indonesia agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan gaji besar tanpa kejelasan perusahaan, kontrak, dan jenis pekerjaan. Pemerintah diharapkan memperkuat pengawasan terhadap agen perekrutan, menindak jaringan perdagangan orang, serta meningkatkan edukasi mengenai risiko pekerjaan di negara yang sedang terlibat konflik bersenjata. Di tengah meningkatnya laporan perekrutan WNI oleh militer Rusia, perlindungan warga negara harus menjadi prioritas agar tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang terjebak dalam konflik militer di luar negeri.
