Universitas Indonesia (UI) menegaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan menggunakan lahan di dalam kawasan Hutan Kota UI. Lahan yang diusulkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut merupakan bagian dari kawasan kampus di sisi Jakarta, bukan area hutan kota yang selama ini dijaga kelestariannya.
Penegasan ini disampaikan UI menyusul perhatian publik terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang mencuat setelah pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (16/11/2026). Rencana tersebut menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait kemungkinan pemanfaatan lahan kampus dan dampaknya terhadap keberadaan ruang terbuka hijau.
Dalam pernyataan resmi pada Selasa (17/11/2026), UI memastikan kawasan Hutan Kota UI tetap dipreservasi dan dilindungi. Kampus menegaskan bahwa komitmen terhadap pelestarian lingkungan tidak akan ditinggalkan dalam proses pengembangan fasilitas pendidikan.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menyampaikan bahwa perhatian masyarakat terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen universitas. Menurutnya, perluasan akses pendidikan dan upaya menjaga lingkungan merupakan dua kepentingan yang dapat berjalan beriringan.
UI juga menjelaskan bahwa tanah yang dikelolanya merupakan tanah negara. Dengan status tersebut, universitas mendukung pemanfaatan lahan apabila negara membutuhkannya untuk kepentingan pendidikan masyarakat. Dukungan itu menjadi bagian dari komitmen UI dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, termasuk bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Meski demikian, UI menegaskan bahwa lokasi pembangunan Sekolah Rakyat hingga kini belum ditetapkan secara definitif. Penentuan lokasi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan harus mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum keputusan akhir diambil.
Tahapan yang perlu dilakukan meliputi survei kesiapan lokasi, penilaian kelayakan, serta pemeriksaan kesesuaian lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan. Dengan proses tersebut, lokasi yang dipilih diharapkan benar-benar memenuhi kebutuhan pembangunan tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan tata kelola kawasan.
Proses pembahasan dan penentuan lokasi nantinya akan dikoordinasikan bersama sejumlah pihak, yakni Universitas Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial. Koordinasi tersebut diperlukan agar rencana pembangunan dapat disiapkan berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan pihak-pihak terkait.
UI berharap rencana perluasan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat dapat direalisasikan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Universitas menekankan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu harus dapat berjalan sejalan dengan perlindungan kawasan hijau, termasuk Hutan Kota UI yang dipastikan tetap dijaga.