Foto: Batam Pos
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rapat kali ini menjadi perhatian karena tingkat kehadiran anggota dewan terbilang tinggi, dengan 403 anggota tercatat hadir sejak awal persidangan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, rapat paripurna dimulai sekitar pukul 10.28 WIB dan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Turut mendampingi di kursi pimpinan rapat, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.
Puan mengumumkan jumlah kehadiran anggota DPR dengan senyum di hadapan peserta rapat. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, sebanyak 403 anggota telah menandatangani daftar hadir pada awal rapat. Sementara itu, 11 anggota lainnya tercatat izin, sehingga total anggota yang masuk dalam catatan kehadiran mencapai 414 orang.
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 403 anggota. Izin 11 orang, sehingga total ada 414 orang anggota,” kata Puan. Pengumuman tersebut disambut tepuk tangan oleh anggota dewan yang hadir.
Dengan jumlah kehadiran tersebut, Puan menyatakan kuorum rapat telah terpenuhi. Ia kemudian secara resmi membuka rapat paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dan menyatakan persidangan terbuka untuk umum.
“Dengan demikian, kuorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-11 Masa Persidangan II tahun sidang 2026-2027 hari Selasa tanggal 10 November 2026. Dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” lanjutnya.
Tingginya kehadiran anggota DPR kali ini menjadi sorotan karena rapat digelar setelah para legislator menjalani masa reses dan kembali ke daerah pemilihan masing-masing. Di tengah berbagai isu politik yang berkembang, hampir seluruh anggota dewan tercatat hadir dalam pembukaan masa persidangan tersebut.
Rapat paripurna ini juga berlangsung ketika wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi pembicaraan di lingkungan parlemen. Wacana tersebut mencuat menyusul polemik mengenai ijazah SMA Gibran yang menjadi salah satu isu politik dan hukum yang ramai diperbincangkan.
Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa partainya belum menentukan sikap resmi terkait wacana pemakzulan tersebut. Meski demikian, ia mengakui komunikasi dan pembahasan mengenai penggunaan hak angket telah berlangsung secara intensif di antara sejumlah fraksi di DPR.
Situasi tersebut membuat dinamika politik di parlemen menjadi perhatian dalam masa persidangan yang baru dibuka. Namun, tingginya jumlah kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna tidak serta-merta menunjukkan adanya kesepakatan politik terkait wacana pemakzulan Gibran. Sikap resmi partai maupun tindak lanjut penggunaan hak-hak DPR masih harus dilihat dari perkembangan pembahasan dan mekanisme kelembagaan di parlemen.
