Foto: CNN INDONESIA
Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan upaya pembuktian keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pernyataan tersebut berbeda dengan keterangan yang sebelumnya disampaikan Gibran mengenai hasil pertemuannya dengan Prabowo di Istana Kepresidenan.
Syahganda mengaku lebih mempercayai penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra setelah bertemu dengan Prabowo. Menurutnya, keterangan Yusril disampaikan lebih baru sehingga menjadi acuan baginya dalam memahami sikap Presiden terkait polemik ijazah Gibran.
“Presiden gak ada dorong Gibran fight di PTUN,” kata Syahganda, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan Syahganda tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya Gibran justru menyampaikan bahwa Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait persoalan dokumen pendidikannya. Salah satu saran yang disebutkan Gibran adalah agar dirinya tetap memperjuangkan keabsahan dokumen tersebut melalui jalur hukum.
Gibran mengungkapkan, Prabowo menyarankan agar seluruh dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga jenjang sarjana dihadirkan dalam proses pembuktian di PTUN. Selain itu, ia juga menyebut adanya saran untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terkait kemungkinan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ungkap Gibran.
Perbedaan keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai isi pembicaraan antara Prabowo dan Gibran dalam pertemuan di Istana Kepresidenan. Terlebih, pertemuan itu berlangsung di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi perhatian publik.
Sebelumnya, Gibran menemui Prabowo selama sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, selain membahas persoalan dokumen pendidikan, Gibran juga disebut menyampaikan permohonan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan adanya permohonan tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa Prabowo tidak menolak maupun memberikan persetujuan atas permintaan pengunduran diri Gibran.
Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangan hukum berbeda mengenai rencana pembuktian dokumen pendidikan melalui PTUN. Ia menilai langkah tersebut tidak akan berguna apabila materi yang diajukan sama dengan perkara yang telah diputus Mahkamah Agung. Menurut Yusril, upaya hukum yang masih mungkin ditempuh terhadap putusan MA adalah Peninjauan Kembali.
Perbedaan pernyataan dari sejumlah pihak tersebut membuat sikap Prabowo terkait langkah hukum Gibran menjadi perhatian. Hingga kini, keterangan yang disampaikan Gibran dan pandangan Syahganda mengenai arahan Presiden belum sepenuhnya sejalan, sehingga penjelasan lebih lanjut mengenai isi pertemuan di Istana masih dinantikan.
