Foto: Kompas
Hamparan sawah yang mengering selama berbulan-bulan di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membuat Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo turun langsung ke lapangan. Dalam inspeksi mendadak pada Sabtu, 26 September 2026, Dody menemukan persoalan pengairan yang menurutnya tidak sejalan dengan laporan yang sebelumnya diterima dari jajaran Kementerian PU.
Sekitar 1.000 hektare lahan persawahan di kawasan tersebut dilaporkan mengalami kekurangan air selama kurang lebih tujuh bulan. Kondisi itu menjadi perhatian serius karena sumber air berupa sungai besar masih tersedia di sekitar wilayah tersebut, sementara saluran irigasi yang seharusnya membawa air menuju persawahan tidak berfungsi optimal.
Dody datang ke Karangharja untuk melihat langsung kondisi yang disampaikan masyarakat. Sebelumnya, ia memperoleh laporan melalui sistem pemantauan internal kementerian yang menggambarkan kondisi kekeringan lebih terkendali. Namun, informasi dari masyarakat melalui kanal pengaduan yang dibuka Kementerian PU kemudian mendorongnya untuk melakukan pengecekan langsung.
Perbedaan antara data di tingkat birokrasi dan kondisi di lapangan menjadi salah satu hal yang paling disoroti Dody. Ia mengatakan laporan yang diterimanya tidak sepenuhnya menggambarkan persoalan yang masih dihadapi petani.
“Ketika laporan dari lapangan dan percakapan masyarakat menunjukkan kondisi yang berbeda dengan laporan internal yang saya terima, maka saya merasa perlu melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi,” kata Dody saat meninjau lokasi.
Di tengah hamparan sawah yang kekurangan air, persoalan utama yang terlihat bukan semata-mata tidak adanya sumber air. Infrastruktur distribusi menjadi titik persoalan. Saluran irigasi tersier di kawasan tersebut dilaporkan tidak mengalir, sementara aliran sungai berada sekitar dua kilometer dari areal persawahan.
Situasi itu membuat keberadaan sumber air yang melimpah belum otomatis membuat air dapat sampai ke lahan petani. Kementerian PU kemudian melihat pompanisasi dan penguatan jaringan irigasi sebagai langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Kondisi tersebut juga memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar dalam pengelolaan irigasi, yakni hubungan antara ketersediaan air dan kemampuan infrastruktur menyalurkannya. Sungai yang tetap memiliki debit air tidak akan banyak membantu petani apabila saluran menuju sawah mengalami gangguan atau tidak mendapatkan pemeliharaan yang memadai.
Dalam kunjungan tersebut, Dody bertemu langsung dengan petani, termasuk Supandi. Kepada petani tersebut, Dody menyampaikan permintaan maaf setelah melihat kondisi sawah secara langsung.
“Saya mohon maaf, Pak,” ujar Dody kepada Supandi saat berada di lokasi.
Supandi sendiri disebut harus mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli pompa dan selang agar dapat memperoleh air dari sumber yang tersedia. Kondisi itu menggambarkan beban yang harus ditanggung petani ketika jaringan irigasi yang seharusnya mendukung kegiatan pertanian tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Temuan di Karangharja kemudian mendorong Dody mengevaluasi jajaran yang menangani sumber daya air. Ia langsung meminta pejabat terkait untuk turun ke lokasi dan memastikan persoalan yang terjadi tidak berhenti pada laporan administratif.
Langkah tersebut dilakukan karena persoalan air bagi petani memiliki konsekuensi langsung terhadap keberlangsungan produksi pertanian. Kekeringan yang berlangsung selama berbulan-bulan dapat mengganggu pola tanam dan meningkatkan risiko lahan tidak produktif atau mengalami penurunan hasil.
Persoalan itu menjadi semakin penting di tengah upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan produksi pertanian. Karena itu, bagi Kementerian PU, memastikan air benar-benar sampai ke lahan menjadi bagian penting dari dukungan terhadap sektor pertanian.
Setelah melihat kondisi di Bekasi, Dody menyampaikan bahwa pompanisasi dan penguatan jaringan irigasi dapat menjadi solusi untuk kawasan yang masih memiliki sumber air tetapi menghadapi persoalan distribusi. Dalam peninjauan di sejumlah wilayah Jawa Barat, ia menekankan bahwa keberadaan sungai yang tidak kering harus diikuti kemampuan untuk mengalirkan air menuju sawah.
Kementerian PU mencatat hingga 24 September 2026 telah melakukan penanganan kekeringan di 3.288 lokasi di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 358 lokasi berada di area persawahan dengan cakupan sekitar 141.440 hektare. Bentuk penanganannya antara lain pemompaan air sungai menuju sawah, normalisasi saluran irigasi utama dan sekunder, pembuatan saluran darurat, pengaturan giliran air, optimalisasi jaringan, hingga pemasangan pipa.
Untuk Karangharja, penanganan darurat diarahkan agar air dari sumber yang tersedia dapat segera dimanfaatkan petani. Selain pengerahan pompa, kondisi saluran irigasi juga perlu ditangani agar distribusi air tidak hanya menjadi solusi sementara.
Sedimentasi menjadi salah satu persoalan yang disebut dalam penanganan jaringan irigasi di kawasan tersebut. Saluran yang mengalami pendangkalan membutuhkan pembersihan dan normalisasi agar kapasitas alirnya kembali optimal. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi sebelumnya juga telah memberikan perhatian terhadap normalisasi jaringan irigasi di wilayah Pebayuran.
Kementerian PU juga menyebut solusi jangka panjang tidak selalu sama untuk setiap daerah. Di wilayah tertentu, sumur bor atau embung dapat menjadi alternatif apabila sumber air berada pada posisi yang sulit dialirkan melalui jaringan yang ada. Namun, pilihan tersebut tetap perlu dikaji berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Kunjungan Dody ke Karangharja sekaligus menjadi pengingat bahwa data pemantauan dan kondisi nyata di lapangan harus berjalan beriringan. Sistem dashboard dapat membantu pemerintah memantau kondisi secara cepat, tetapi informasi dari masyarakat dan pengecekan langsung tetap diperlukan untuk memastikan persoalan yang terjadi tidak luput dari perhatian.
Dody sendiri mengakui bahwa masih adanya titik kekeringan menunjukkan data dalam sistem pemantauan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi aktual. Setelah meninjau sejumlah titik di Bekasi dan Cirebon, ia menyebut masih terdapat persawahan yang mengalami kekurangan air meskipun dashboard kementerian menunjukkan status ketersediaan air dalam kondisi hijau.
Bagi para petani Karangharja, persoalannya jauh lebih sederhana daripada angka-angka di dalam laporan: air harus sampai ke sawah. Sungai yang hanya berjarak sekitar dua kilometer tidak akan berarti apabila saluran irigasi yang menghubungkannya dengan lahan pertanian tidak berfungsi.
Karena itu, sidak Menteri PU tersebut tidak hanya berujung pada evaluasi terhadap laporan internal. Pemerintah kini dituntut memastikan langkah darurat benar-benar menghasilkan aliran air di lahan yang telah lama mengalami kekeringan.
Permintaan maaf Dody kepada petani menjadi salah satu gambaran dari persoalan tersebut. Di balik data kekeringan dan laporan teknis, terdapat petani yang selama berbulan-bulan menghadapi lahan kering dan harus mencari cara sendiri untuk mendapatkan air.
Kini, tantangannya adalah memastikan tindakan setelah sidak dapat menyelesaikan persoalan di lapangan. Pompanisasi dapat menjadi langkah cepat, sedangkan normalisasi dan penguatan jaringan irigasi dibutuhkan agar distribusi air lebih berkelanjutan.
Kasus Karangharja pada akhirnya menunjukkan bahwa persoalan kekeringan tidak selalu berarti sumber air benar-benar tidak tersedia. Dalam kondisi tertentu, tantangan justru terletak pada bagaimana air yang ada dapat dialirkan, dikelola, dan sampai tepat ke lahan yang membutuhkan.
Bagi petani, keberhasilan penanganan bukan diukur dari warna dashboard atau banyaknya laporan yang masuk, melainkan dari satu hal yang paling nyata: ketika saluran kembali mengalir dan air akhirnya tiba di sawah mereka.
