Memuat berita

PSSI Copot Michael Sianipar dari Ketua FFI, Tunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt! Michael Siapkan Langkah Hukum

13 November 2026
12

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengambil keputusan besar terkait kepemimpinan Federasi Futsal Indonesia (FFI). Michael Sianipar diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum FFI pada Kamis (12/11/2026). Sebagai penggantinya untuk sementara, PSSI menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI hingga Kongres Luar Biasa (KLB) digelar. Keputusan tersebut langsung memunculkan polemik di lingkungan futsal nasional. Pasalnya, Michael Sianipar menyatakan tidak menerima pemberhentian tersebut dan tetap menganggap dirinya sebagai Ketua Umum FFI yang sah secara hukum. Ia bahkan membuka kemungkinan menempuh jalur hukum apabila keputusan PSSI dinilai bertentangan dengan aturan organisasi.

Penunjukan Vivin Cahyani tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026. Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Melalui keputusan itu, PSSI menyatakan surat keputusan pengangkatan Michael sebagai Ketua Umum FFI periode 2024-2028 tidak berlaku lagi. PSSI mengambil keputusan tersebut setelah menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa dari anggota FFI yang memiliki hak suara. Jumlah tersebut terdiri atas 20 klub anggota dan 28 Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). PSSI menilai dukungan tersebut telah memenuhi persyaratan minimal dua pertiga pemilik suara sebagaimana diatur dalam ketentuan organisasi.

Dalam keputusan tersebut, PSSI juga memberikan kewenangan kepada Vivin untuk menjalankan roda organisasi selama masa transisi. Tugasnya mencakup menjaga keberlangsungan program kerja federasi, memastikan pembinaan futsal nasional tetap berjalan, serta mempersiapkan dan menyelenggarakan KLB untuk memilih kepengurusan baru. PSSI menyebut penunjukan pelaksana tugas merupakan langkah organisasi untuk merespons aspirasi para anggota. Langkah tersebut juga dimaksudkan agar dinamika pergantian kepemimpinan tidak mengganggu penyelenggaraan kompetisi, pembinaan atlet, pengembangan futsal di daerah, maupun persiapan tim nasional.

Dari total 48 surat permohonan KLB yang diterima, 20 di antaranya berasal dari klub peserta kompetisi futsal nasional. Sementara 28 surat lainnya berasal dari Asosiasi Futsal Provinsi. Dukungan tersebut menjadi dasar bagi PSSI untuk menindaklanjuti permintaan penyelenggaraan kongres luar biasa. Namun, keputusan PSSI ternyata tidak diterima begitu saja oleh Michael Sianipar. Ia menegaskan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya masih memiliki dasar legalitas berupa keputusan Kementerian Hukum serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI.

Michael menilai setiap perubahan kepengurusan harus mengikuti mekanisme organisasi yang telah disepakati bersama. Menurutnya, proses pemberhentian ketua umum maupun penunjukan pelaksana tugas tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan aturan yang berlaku di dalam federasi. Ia juga mengaku belum menerima komunikasi langsung dari PSSI mengenai keputusan pemberhentian tersebut. Kondisi ini semakin memperkuat keberatannya terhadap prosedur pergantian kepemimpinan yang dilakukan oleh induk organisasi sepak bola Indonesia itu.

Michael bahkan menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke Kementerian Hukum hingga kepolisian apabila keputusan pemberhentian dan penunjukan Plt dinilai melanggar ketentuan hukum organisasi. Menurut Michael, legalitas kepengurusan FFI harus mengacu pada AD/ART yang telah mendapatkan pengesahan. Ia berpendapat bahwa keberadaan permohonan KLB tidak serta-merta menghapus kepengurusan yang sedang berjalan sebelum seluruh prosedur organisasi dilaksanakan secara sah.

Di sisi lain, polemik ini juga berkaitan dengan dinamika internal FFI setelah sejumlah pengurus menyatakan mengundurkan diri. Tiga anggota Exco FFI, yakni Andri Paranoan, Celni Pita Sari, dan Wibi Andrino, tercatat menyampaikan pengunduran diri di tengah berkembangnya desakan agar organisasi segera menggelar KLB. Sebelumnya, Ketua Komite Hukum FFI Deny Susanto juga mengingatkan bahwa pelaksanaan KLB harus mengikuti mekanisme internal organisasi. Menurutnya, permohonan tertulis dari minimal dua pertiga pemilik suara perlu diajukan dan diverifikasi sesuai ketentuan AD/ART FFI.

Situasi tersebut membuat masa depan kepemimpinan futsal Indonesia kini berada dalam fase transisi yang penuh perhatian. Di satu sisi, PSSI telah menunjuk Vivin Cahyani untuk mempersiapkan kongres luar biasa. Di sisi lain, Michael Sianipar masih mempertahankan klaim legalitas kepengurusannya dan membuka jalur hukum untuk menyelesaikan perselisihan. Persoalan ini menjadi penting karena ketidakpastian kepemimpinan berpotensi memengaruhi berbagai agenda futsal nasional. Mulai dari penyelenggaraan kompetisi, pembinaan atlet usia muda, pengembangan asosiasi daerah, hingga persiapan tim nasional membutuhkan kepastian organisasi agar dapat berjalan secara konsisten.

Kini, publik olahraga nasional menantikan perkembangan berikutnya, terutama mengenai pelaksanaan KLB dan kemungkinan langkah hukum yang akan ditempuh Michael Sianipar. Hasil penyelesaian konflik ini akan menentukan arah kepemimpinan Federasi Futsal Indonesia sekaligus menjadi momentum penting bagi pembenahan tata kelola futsal nasional.

Tag

Memuat tag berita...