Foto: Dok. Sekretariat Presiden
Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum dan keamanan. Menurutnya, tentara dan polisi membutuhkan gaji yang layak agar tidak tergoda memeras rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, pada Minggu (12/7/2026). Dalam sambutannya, Prabowo terlebih dahulu menjelaskan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi. Ia secara tegas memperingatkan para koruptor untuk segera menghentikan praktik-praktiknya yang merugikan negara dan masyarakat.
“Rakyat tidak bodoh. Hentikan, kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan, rakyat butuh kesejahteraan,” tegas Prabowo disambut aplaus hadirin.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa salah satu upaya mencegah korupsi dan pemerasan adalah dengan memberikan penghasilan yang memadai bagi aparat TNI dan Polri. Menurutnya, aparat yang sejahtera akan lebih fokus pada tugas pokoknya melindungi dan melayani masyarakat, bukan mencari tambahan penghasilan melalui cara-cara tidak terpuji. “Kalau gaji mereka baik, mereka tidak usah memeras rakyat,” ujar Prabowo.
Pernyataan Presiden Prabowo ini disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional, yang mengusung semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Acara tersebut juga dihadiri sejumlah menteri kabinet dan ribuan pelaku koperasi dari seluruh Indonesia. Prabowo kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tegas Presiden ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai pesan Prabowo sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini serius membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
Dengan semangat yang ditunjukkan di acara Hari Koperasi, pemerintah diharapkan mampu mendorong reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang lebih baik di masa mendatang.
