Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati para pakar dan akademisi. Penegasan itu disampaikan ketika Prabowo berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan ilmuwan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026), untuk membahas persoalan pengelolaan lahan gambut serta pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo secara langsung meminta para ahli memberikan masukan berdasarkan keilmuan dan penelitian mereka. Pemerintah tengah mencari pendekatan yang lebih menyeluruh untuk menangani persoalan gambut yang setiap tahun menghadapi ancaman kebakaran. Presiden menyebut persoalan tersebut membutuhkan pemahaman dari pihak yang benar-benar menguasai bidangnya. 

Prabowo sekaligus meluruskan anggapan bahwa dirinya tidak menghargai kalangan akademisi. Ia mengatakan pernyataannya dalam sejumlah forum terkadang dipelintir sehingga menimbulkan kesan seolah-olah dirinya menolak pandangan para pakar.

“Jangan salah ya menerima, kadang-kadang saya kalau bicara di audiens, suka dipelintir ya, dibilang seolah saya nggak hormati pakar. Saya paling hormat sama pakar,” ujar Prabowo dalam pertemuan tersebut, sebagaimana dikutip dari tayangan Sekretariat Presiden. 

Pernyataan tersebut disampaikan hanya beberapa hari setelah Prabowo melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah pihak yang disebutnya sebagai pakar dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Dalam pidato tersebut, Prabowo menyinggung pihak-pihak yang menurutnya menggunakan kepakaran untuk memberikan kritik yang dianggap tidak tepat. Ia bahkan menggunakan ungkapan keras dengan mengatakan, “saking pintarnya jadi goblok”. Pernyataan itu kemudian menjadi perhatian publik karena disampaikan dalam konteks kritik terhadap pihak yang disebutnya sebagai pakar. 

Namun, dalam forum di Istana Merdeka, Prabowo kembali menekankan bahwa sikap kritis terhadap suatu pandangan tidak berarti dirinya menolak peran keilmuan. Sebaliknya, ia mengundang para akademisi untuk memberikan masukan secara langsung mengenai persoalan yang sedang dihadapi pemerintah.

Pertemuan tersebut dihadiri 22 akademisi dari berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Para akademisi, profesor, dan peneliti yang hadir merupakan pihak yang memiliki pengalaman dalam penelitian mengenai ekosistem gambut maupun penanganan kebakaran di kawasan tersebut. Sebelumnya, mereka juga telah mengikuti diskusi panel yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. 

Pembahasan tidak berhenti pada persoalan pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi. Pemerintah dan para pakar membicarakan tiga aspek utama, yakni bagaimana menangani kebakaran secara optimal, bagaimana menjaga sekaligus memanfaatkan ekosistem gambut, serta jenis tanaman dan varietas yang sesuai untuk dikembangkan di kawasan gambut.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan salah satu hal yang dibahas adalah penguatan Satgas Darat agar dapat bergerak langsung ketika kebakaran terjadi. Salah satu teknik yang mendapat perhatian ialah pengeboran dangkal untuk memperoleh sumber air, kemudian air tersebut dipompa menggunakan pompa portabel untuk membantu pemadaman di sekitar titik kebakaran.

Selain penanganan ketika api sudah muncul, aspek pencegahan menjadi perhatian penting. Para ahli menekankan perlunya menjaga kondisi gambut tetap lembap agar tidak mudah terbakar. Salah satu pembahasan yang muncul adalah menjaga muka air gambut agar tidak turun terlalu dalam dari permukaan tanah.

Faisal menjelaskan bahwa dalam diskusi tersebut muncul pandangan agar muka air gambut dijaga tidak lebih dalam dari sekitar 40 sentimeter dari permukaan tanah. Kondisi gambut yang lebih jenuh dan lembap dinilai dapat mengurangi kerentanannya terhadap kebakaran. 

Upaya menjaga kelembapan gambut juga berkaitan dengan keberadaan reservoir air di bawah lahan. Ketika kondisi cuaca memungkinkan, operasi modifikasi cuaca juga dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pendukung untuk membantu menghadirkan hujan di wilayah yang membutuhkan.

Di sisi lain, Prabowo menekankan bahwa persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan respons ketika api telah membesar. Pemerintah juga akan memperhatikan aspek regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran.

Dalam transkrip resmi pertemuan, Prabowo menyatakan pemerintah akan terus menyelidiki dugaan pembakaran secara sengaja yang dilakukan korporasi maupun oknum. Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah aturan daerah yang dinilainya dapat membuka celah terhadap praktik pembakaran lahan.

Prabowo juga menyampaikan rencana pengerahan personel untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di daerah yang menghadapi persoalan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, ia menawarkan pendekatan berupa penyediaan lahan dan sarana pendukung bagi masyarakat yang membutuhkan lahan untuk kegiatan produktif, sehingga kebutuhan ekonomi tidak harus dipenuhi melalui praktik pembakaran.

Untuk perusahaan, Prabowo menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban pengendalian kebakaran yang telah diatur. Ia menyebut terdapat ketentuan mengenai sarana pemantauan, embung, hingga tim pemadam kebakaran yang harus dimiliki perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pembahasan juga menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pencegahan karhutla. Kelompok masyarakat peduli api dinilai dapat berperan dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini sekaligus membantu penanganan ketika titik api muncul.

Dengan demikian, pertemuan Prabowo bersama para akademisi tidak hanya menjadi forum untuk meminta pendapat ilmiah, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menyusun penanganan karhutla yang mencakup pencegahan, pemadaman, tata kelola gambut, budidaya tanaman, pengawasan, hingga keterlibatan masyarakat.

Penegasan Prabowo mengenai penghormatannya terhadap para pakar pun muncul dalam konteks tersebut. Di tengah perdebatan publik mengenai pernyataannya beberapa hari sebelumnya, Presiden menunjukkan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi akademisi dan ilmuwan untuk menyampaikan masukan mengenai persoalan kebijakan.

Bagi pemerintah, tantangan karhutla di lahan gambut membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan pemadaman saat bencana terjadi. Pengelolaan ekosistem, penelitian, regulasi, pengawasan, teknologi, serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari pembahasan untuk mencegah kebakaran berulang dari tahun ke tahun.

Pada akhirnya, forum di Istana Merdeka memperlihatkan upaya pemerintah mempertemukan pengambil kebijakan dengan kalangan yang memiliki keahlian khusus mengenai gambut. Masukan para akademisi diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret agar persoalan karhutla tidak hanya ditangani ketika api sudah muncul, tetapi dicegah sejak kondisi ekosistem dan faktor penyebabnya mulai teridentifikasi.