Memuat berita

Prabowo Kumpulkan Pimpinan Partai Koalisi, Bahas Kursi Wakil Presiden?

13 November 2026
13

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum partai politik pada Jumat (13/11/2026). Rencana pertemuan tersebut dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, meskipun agenda dan waktu pelaksanaannya belum diungkapkan secara terperinci.

Herman membenarkan adanya rencana pertemuan Presiden dengan para pimpinan partai politik tersebut saat dikonfirmasi pada Jumat. Namun, ia belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai lokasi, waktu, maupun materi yang akan dibahas dalam pertemuan itu.

Rencana pertemuan tersebut menjadi perhatian di tengah perkembangan politik setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya. Situasi ini memunculkan pembahasan mengenai mekanisme pengisian posisi Wakil Presiden apabila pengunduran diri tersebut diproses sesuai ketentuan konstitusi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa Prabowo berencana mengajak partai-partai koalisi berdiskusi mengenai calon pengganti Gibran. Pembicaraan itu disebut menjadi bagian dari konsultasi politik sebelum pemerintah mengajukan nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Yusril, Prabowo telah menyampaikan kemungkinan untuk berkonsultasi dengan partai-partai koalisi terlebih dahulu. Konsultasi tersebut berkaitan dengan rencana pengajuan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Meski demikian, Yusril belum memastikan kapan pembicaraan bersama partai-partai koalisi akan dilaksanakan. Konfirmasi Herman mengenai rencana pertemuan pada Jumat ini pun belum disertai penjelasan apakah agenda tersebut secara khusus akan membahas calon pengganti Gibran.

Pertemuan para ketua umum partai politik dengan Presiden berpotensi menjadi forum penting untuk menyamakan pandangan di antara partai-partai pendukung pemerintah. Terlebih, pembahasan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden membutuhkan proses politik dan konstitusional yang melibatkan sejumlah lembaga negara.

Hingga informasi ini disampaikan, belum ada keterangan resmi mengenai daftar ketua umum partai yang akan hadir maupun nama-nama yang dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden. Proses penggantian Gibran juga tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi, sehingga rencana konsultasi politik tersebut belum dapat diartikan sebagai keputusan final mengenai sosok penggantinya.

Tag

Memuat tag berita...