Foto: Dok. Humas Polri
JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Sosok berinisial SU yang sebelumnya berstatus sebagai saksi kini resmi ditetapkan sebagai tersangka keempat. SU diketahui merupakan Inspektur Jenderal (Irjen) Slamet Uliandi, perwira tinggi Polri yang pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri. Penetapan Slamet Uliandi sebagai tersangka diumumkan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026). Keputusan tersebut diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara dan mendalami sejumlah keterangan serta bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut.
Suhermanto menjelaskan bahwa peningkatan status hukum SU dilakukan karena penyidik menilai telah ditemukan unsur perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini bertambah menjadi empat orang. Meski telah menyandang status tersangka, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan. Penyidik menyampaikan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatannya yang masih mengalami gangguan setelah terkena stroke. Faktor kesehatan itu menjadi alasan kepolisian untuk belum melakukan penahanan terhadap tersangka SU.
Dalam penjelasannya, Suhermanto menegaskan bahwa proses hukum terhadap Slamet tetap berjalan meskipun yang bersangkutan belum ditahan. Status tersangka tidak berubah hanya karena belum dilakukan penahanan, sementara penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu aspek yang didalami penyidik berkaitan dengan dugaan peran Slamet dalam sistem Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. SU disebut pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim pada periode 2010 hingga 2019. Pengalaman dan posisinya tersebut menjadi bagian dari penelusuran penyidik terhadap dugaan aktivitas penyadapan yang dipersoalkan.
Berdasarkan keterangan penyidik, Slamet diduga memiliki peran sebagai dewan pembina Monitoring Center Bareskrim. Ia juga diduga memberikan persetujuan terhadap permintaan penghapusan file hasil penyadapan yang sebelumnya tersimpan dalam sistem. Dugaan keterlibatan tersebut kini menjadi salah satu materi penting dalam proses pembuktian perkara. Penyidik mengungkapkan bahwa pada awal Oktober 2026, tersangka lain berinisial AS diduga meminta persetujuan kepada SU untuk menghapus hasil penyadapan yang selama ini tersimpan. SU disebut menyetujui permintaan tersebut. Dugaan penghapusan data elektronik inilah yang turut menjadi perhatian penyidik dalam mengembangkan perkara.
Kasus ini sebelumnya telah menyeret tiga nama lainnya, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka sebelum akhirnya penyidik meningkatkan status hukum Slamet Uliandi. Dengan demikian, total tersangka dalam perkara tersebut kini mencapai empat orang. Dugaan penyadapan yang menjadi objek penyidikan disebut tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan keterangan kepolisian, aktivitas tersebut juga diduga menyentuh sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga swadaya masyarakat. Luasnya pihak yang diduga menjadi sasaran membuat perkara ini mendapat perhatian besar dari masyarakat.
Penyidik juga mendalami dugaan bahwa aktivitas penyadapan tersebut dilakukan tanpa prosedur hukum yang semestinya. Dugaan itu mencakup tidak adanya permohonan penyadapan dari penyidik maupun dokumen laporan polisi yang menjadi dasar pelaksanaan tindakan tersebut. Seluruh dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan dan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum. Untuk memperkuat konstruksi perkara, Bareskrim Polri telah memeriksa sedikitnya 13 orang saksi dan lima orang ahli. Para ahli yang dimintai keterangan terdiri atas tiga ahli teknologi informasi dan transaksi elektronik serta dua ahli hukum pidana. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami aspek teknis aktivitas penyadapan, pengelolaan data elektronik, serta unsur pidana yang diduga terjadi.
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, termasuk Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait perubahan atau penghapusan informasi elektronik. Ancaman pidana dari ketentuan yang disangkakan tersebut bervariasi, dengan ancaman maksimal hingga 10 tahun penjara untuk salah satu pasal yang diterapkan. Berbeda dengan Slamet Uliandi yang belum ditahan karena kondisi kesehatan, tiga tersangka sebelumnya telah menjalani penahanan. Penyidik juga terus mengembangkan perkara untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk mengungkap bagaimana aktivitas penyadapan dapat berlangsung, siapa saja yang memberikan persetujuan, serta bagaimana data hasil penyadapan tersebut dikelola dan kemudian dihapus.
Penetapan Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat menjadi perkembangan penting dalam pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian. Publik kini menantikan keterbukaan proses penyidikan, kejelasan peran masing-masing tersangka, serta pembuktian seluruh dugaan yang disampaikan penyidik. Meski demikian, seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak hukum dan asas praduga tak bersalah harus dihormati hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
