Polri Terbitkan Laporan Polisi Dugaan Pemufakatan Jahat Makar dalam Kasus Penyadapan Listyo Sigit

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar. Laporan tersebut diterbitkan sebagai bagian dari pengembangan penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.

Informasi tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa kepolisian tidak hanya menangani dugaan penyadapan ilegal, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Selain dugaan penyadapan, polisi turut menyelidiki dugaan akses ilegal serta penghilangan dokumen elektronik. Di luar rangkaian perkara tersebut, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam tindakan bersama-sama atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Suyudi menjelaskan, penerbitan laporan polisi itu menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana makar dalam peristiwa yang sedang ditangani.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan makar harus dibuktikan melalui proses penyelidikan tersendiri. Artinya, temuan mengenai dugaan penyadapan, akses ilegal, maupun penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana makar.

Penyidik saat ini masih mendalami kemungkinan adanya tindakan atau kesepakatan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan. Proses tersebut mencakup penelusuran terhadap dugaan perbuatan yang dilakukan serta unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan hukum.

Penegasan tersebut penting karena dugaan makar merupakan perkara yang memiliki unsur hukum tersendiri dan memerlukan pembuktian yang jelas. Kepolisian perlu memastikan apakah terdapat tindakan nyata maupun kesepakatan yang memenuhi unsur tindak pidana tersebut, bukan hanya mengandalkan dugaan yang muncul dalam penyelidikan perkara penyadapan.

Dengan diterbitkannya laporan polisi tersebut, penanganan kasus kini mencakup sejumlah dugaan tindak pidana yang masih dalam tahap pendalaman. Polri menegaskan penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum, sehingga dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan makar belum dapat dianggap terbukti.