Pimpinan DPR Terima Usulan HMP soal Polemik Ijazah Gibran, 120 Anggota dari Delapan Fraksi Teken Dukungan

Pimpinan DPR RI menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut ditandatangani oleh 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi. Jumlah itu telah melampaui batas minimal pengajuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Rapat penerimaan usulan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dengan didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Perwakilan dari masing-masing fraksi turut hadir untuk menyampaikan dukungan sekaligus menyerahkan dokumen pengajuan.

Saat membuka rapat, Saan menjelaskan dasar hukum penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi DPR dalam menjalankan haknya untuk menyampaikan pendapat melalui mekanisme resmi lembaga legislatif.

Dalam rapat tersebut, perwakilan setiap fraksi secara bergiliran menyampaikan nama-nama anggota DPR yang telah menandatangani usulan HMP. Mereka juga memaparkan alasan yang mendasari pengajuan hak tersebut sebelum menyerahkan surat usulan kepada pimpinan DPR.

Setelah seluruh perwakilan fraksi menyampaikan dukungan dan menyerahkan dokumen, Saan mengumumkan bahwa total terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Jumlah tersebut jauh melampaui persyaratan minimal pengajuan, yakni 25 anggota DPR.

Adapun dukungan tersebut berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Partai Demokrat 18 anggota.

Pengajuan HMP ini berkaitan dengan polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran. Para pengusul mengaitkan persoalan tersebut dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran serta temuan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Penerimaan surat usulan oleh pimpinan DPR menjadi bagian dari proses kelembagaan untuk menindaklanjuti pengajuan tersebut. Selanjutnya, usulan dijadwalkan masuk agenda Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026), setelah melalui pembahasan di tingkat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus).

Meski telah ditandatangani 120 anggota DPR dan diterima pimpinan parlemen, usulan tersebut belum otomatis menjadi keputusan resmi DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Prosesnya masih harus mengikuti tahapan dan mekanisme yang ditetapkan dalam UU MD3 serta tata tertib DPR.