Foto: Getty Images
SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya meminta setiap diskotek memiliki tenaga kesehatan. Permintaan tersebut merupakan bagian dari pengetatan pengawasan. Objek pengawasan difokuskan pada rekreasi dan hiburan malam. Diskotek dan kelab malam menjadi sasaran utama. Nantinya, pengawasan dilaksanakan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Frekuensi pengawasan ditetapkan sebanyak empat kali dalam sebulan. Jadwal tersebut setara dengan sepekan sekali. Intensitas pemeriksaan ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irna Pawanti, pihak pengelola diminta menyediakan fasilitas kesehatan. Fasilitas tersebut untuk menangani pengunjung yang tidak memungkinkan pulang sendiri. Kondisi tersebut biasanya karena berada di bawah pengaruh minuman beralkohol. Pengelola bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung.
“Jadi waktu mereka (pengunjung) pulang, pengelola harus punya fasilitas-fasilitas tertentu, seperti ruangan, tenaga kesehatan. Terus kerja sama dengan klinik apabila ada keadaan pemabuk itu tidak memungkinkan pulang,” kata Irna pada Rabu (4/11/2026).
Irna menambahkan, diskotek juga wajib memiliki izin penjualan minuman beralkohol. Izin tersebut diperlukan untuk operasional bar. Selain itu, pengelola harus mencegah anak di bawah usia 18 tahun masuk ke tempat hiburan malam. Ketentuan usia menjadi bagian dari pengawasan rutin.
“Di lokasi kita cek apakah dia tidak melanggar ketentuan, yaitu tidak boleh memasukkan anak-anak yang di bawah 18 tahun. Kemudian situ juga kita cek, misalnya ada yang masuk umur 20 kan boleh masuk, tapi sebelum 21 dia tidak boleh minum (minuman keras),” lanjut Irna.
Pemeriksaan mencakup dua aspek utama. Batas usia masuk dan batas usia konsumsi minuman beralkohol dibedakan. Irna menjelaskan pengelola rekreasi dan hiburan malam telah menandatangani surat pernyataan. Surat tersebut berisi komitmen penyediaan fasilitas kesehatan. Selain itu, mereka diwajibkan bekerja sama dengan penyedia transportasi daring. Kerja sama ini untuk mencegah pengunjung yang mabuk mengemudikan kendaraan sendiri.
“Kerja sama dengan transportasi online untuk memulangkan pemabuk yang tidak memungkinkan mereka mengendarai kendaraannya. Jadi, kita juga cek hal-hal tersebut,” ujar Irna.
Pemeriksaan terhadap kerja sama transportasi menjadi bagian dari pengawasan. Satpol PP memastikan seluruh kewajiban dipenuhi. Pengetatan pengawasan terhadap diskotek dan kelab malam menjadi kebijakan Pemkot Surabaya. Keberadaan tenaga kesehatan diwajibkan di setiap lokasi. Fasilitas ruangan khusus untuk penanganan pengunjung mabuk juga harus disediakan. Kerja sama dengan klinik menjadi opsi tambahan.
Satpol PP Kota Surabaya akan melakukan pemeriksaan empat kali dalam sebulan. Intensitas tersebut bertujuan menjaga konsistensi kepatuhan. Pengelola yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi terkena sanksi. Pengawasan bersifat rutin dan menyeluruh. Izin penjualan minuman beralkohol menjadi syarat operasional bar di diskotek. Tanpa izin tersebut, kegiatan penjualan tidak diperbolehkan. Pemeriksaan terhadap dokumen izin dilakukan saat razia. Kepatuhan terhadap aturan usia ikut diawasi ketat.
Larangan masuk bagi anak di bawah 18 tahun ditegaskan kembali. Pengelola wajib melakukan verifikasi usia pengunjung. Bagi yang berusia 20 tahun, mereka boleh masuk namun tidak boleh mengonsumsi minuman keras sebelum 21 tahun. Batasan tersebut diawasi langsung di lokasi. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani pengelola menjadi dasar komitmen. Penyediaan tenaga kesehatan dan fasilitas pendukung sudah disepakati. Kerja sama dengan transportasi daring juga menjadi kewajiban. Seluruh poin tersebut akan diperiksa secara berkala.
Pengunjung yang berada di bawah pengaruh alkohol menjadi perhatian khusus. Pengelola tidak boleh membiarkan mereka pulang tanpa penanganan. Ruangan khusus dan tenaga kesehatan harus siap. Jika diperlukan, kerja sama dengan klinik diaktifkan. Transportasi daring dimanfaatkan untuk memulangkan pengunjung yang tidak memungkinkan mengemudi. Langkah ini untuk mencegah kecelakaan di jalan. Satpol PP memastikan kerja sama tersebut benar-benar berjalan. Pemeriksaan mencakup bukti kerja sama dengan penyedia transportasi.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya menertibkan hiburan malam. Keselamatan pengunjung menjadi prioritas. Pengelola diskotek dan kelab malam diminta beradaptasi dengan ketentuan baru. Pengawasan ketat akan terus dilakukan. Irna Pawanti sebagai Plt Kepala Satpol PP menekankan pentingnya kepatuhan. Seluruh ketentuan sudah disampaikan kepada pengelola. Surat pernyataan menjadi bukti kesediaan mereka. Pelaksanaan di lapangan akan dipantau secara rutin. Pemeriksaan usia pengunjung dan izin minuman beralkohol menjadi dua poin krusial. Satpol PP tidak hanya fokus pada fasilitas kesehatan. Seluruh aspek operasional diskotek ikut diawasi. Penindakan akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran.
