Foto: Kompas.com/Febryan Kevin
JAKARTA -Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan mengizinkan rencana konser musisi rohani asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup Israel & New Breed di Jakarta. Konser tersebut merupakan bagian dari rangkaian tur ‘Til The Whole World Knows Tour 2026’. Keputusan resmi disampaikan setelah melalui koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait. Penolakan ini menjadi sikap tegas pemerintah terhadap potensi pemanfaatan kegiatan musik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers. Ia menegaskan posisi pemerintah secara terbuka.
“Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengizinkan rencana pertunjukan musisi asal Amerika Serikat konser Israel Houghton bersama grup musik Israel & New Breed di Indonesia,” ujar Yusril pada Senin (5/10/2026).
Yusril menjelaskan bahwa pemerintah tidak mempersoalkan agama maupun nama Israel Houghton. Isu keyakinan pribadi sang musisi tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Fokus utama tertuju pada konteks kegiatan yang berpotensi dimanfaatkan di luar tujuan musik. Pemerintah ingin menjaga netralitas ruang publik dari kepentingan politik tertentu. Menurut Yusril, perhatian pemerintah tertuju pada potensi kegiatan musik tersebut dimanfaatkan sebagai kampanye politik. Kekhawatiran tersebut menjadi dasar utama penolakan izin konser. Pemerintah tidak ingin ruang kesenian berubah menjadi alat kampanye. Pemerintah menilai rencana konser tidak sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Sikap Indonesia terhadap konflik di Timur Tengah sudah jelas dan konsisten. Dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan menjadi prinsip yang dipegang teguh. Setiap kegiatan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut akan ditolak.
Keputusan penolakan diambil setelah koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Proses tersebut memastikan bahwa sikap pemerintah bersifat kolektif dan matang. Tidak ada keputusan sepihak yang diambil tanpa pertimbangan menyeluruh. Yusril Ihza Mahendra menjadi juru bicara resmi dalam menyampaikan hasil koordinasi tersebut. Tur ‘Til The Whole World Knows Tour 2026’ yang digagas Israel Houghton sempat direncanakan menyinggahi Jakarta. Namun, rencana tersebut kini resmi dibatalkan oleh pemerintah. Penyelenggara dan pihak terkait diharapkan memahami keputusan ini. Ruang publik Indonesia tidak dibuka untuk kegiatan yang berpotensi membawa muatan politik tertentu.
Yusril menekankan bahwa penolakan bukan semata-mata soal nama atau latar belakang musisi. Yang menjadi concern adalah kemungkinan pemanfaatan panggung musik untuk mendukung Israel. Di tengah situasi global yang sensitif, pemerintah memilih sikap hati-hati. Stabilitas dan konsistensi politik luar negeri menjadi prioritas. Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina sudah menjadi bagian dari kebijakan negara. Setiap aktivitas yang dinilai dapat melemahkan dukungan tersebut akan mendapat penolakan. Konser Israel Houghton dinilai berpotensi masuk dalam kategori tersebut. Oleh karena itu, izin tidak akan diberikan.
Konferensi pers yang digelar Yusril Ihza Mahendra memberikan kejelasan kepada publik. Pemerintah ingin menghindari spekulasi mengenai alasan penolakan. Dengan menyampaikan concern secara terbuka, sikap negara menjadi transparan. Masyarakat diharapkan memahami konteks keputusan ini. Rencana konser di Jakarta sebelumnya sempat menarik perhatian sebagian kalangan. Namun, setelah melalui kajian, pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan ruang. Koordinasi antar lembaga menjadi dasar kuat penolakan. Keputusan ini berlaku untuk seluruh rangkaian pertunjukan yang direncanakan.
Yusril kembali menegaskan bahwa agama dan nama pribadi tidak menjadi soal. Yang dipersoalkan adalah potensi kampanye politik di balik kegiatan musik. Pemerintah tidak ingin ada ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan. Kejelasan sikap menjadi penting di tengah isu internasional yang sensitif. Dengan penolakan ini, Indonesia menunjukkan konsistensi sikap terhadap isu Palestina. Politik luar negeri yang bebas aktif tetap menjadi pedoman. Kegiatan seni dan budaya tetap dihormati, selama tidak membawa muatan politik yang bertentangan dengan prinsip negara. Batasan tersebut ditegaskan melalui keputusan ini.
Keputusan pemerintah diharapkan menjadi acuan bagi penyelenggara acara di masa depan. Setiap rencana kegiatan yang melibatkan isu sensitif akan dikaji secara ketat. Koordinasi antar kementerian akan terus dilakukan untuk menjaga kepentingan nasional. Ruang publik tetap dijaga agar tidak disusupi agenda politik tertentu.
