Memuat berita

Pemerintah Tetapkan Batas Waktu Penentuan UMP 2027 pada 21 November, UMK hingga 25 November

18 November 2026
8

Pemerintah mulai mematangkan persiapan penetapan upah minimum untuk tahun 2027. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan sejumlah tenggat waktu bagi pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 jatuh pada 21 November 2026. Seluruh gubernur di Indonesia diharapkan dapat menyelesaikan proses penetapan sesuai jadwal yang telah ditentukan pemerintah.

Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 diberikan tenggat waktu hingga 25 November 2026. Pemerintah daerah diminta mempersiapkan berbagai pertimbangan sebelum menentukan besaran upah minimum yang akan berlaku di wilayah masing-masing. Adapun penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dijadwalkan paling lambat pada 30 November 2026. Dengan demikian, terdapat tiga tahapan penetapan upah minimum yang harus diselesaikan pemerintah daerah sepanjang November 2026.

Penetapan jadwal tersebut menjadi bagian dari persiapan pemerintah dalam memastikan kebijakan pengupahan tahun depan dapat berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah pusat juga mulai memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh proses penentuan upah minimum tidak mengalami keterlambatan. Yassierli menjelaskan, Kemnaker bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan sejumlah kepala daerah. Koordinasi tersebut melibatkan gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.

Langkah koordinasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah mengenai persiapan dan mekanisme penetapan upah minimum 2027. Pemerintah ingin memastikan seluruh daerah memiliki acuan yang memadai sebelum mengambil keputusan mengenai besaran upah pekerja. Selain sosialisasi, Kemnaker juga telah menyampaikan surat edaran kepada pemerintah daerah. Surat tersebut memuat sejumlah data yang berkaitan dengan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan upah minimum.

“Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.

Menurut Yassierli, data yang disampaikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyusun pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Informasi tersebut diharapkan membantu kepala daerah mengambil keputusan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam proses penetapan upah minimum adalah kebutuhan hidup layak (KHL). Pemerintah daerah dapat menggunakan data dan panduan yang tersedia untuk memperkirakan besaran kebutuhan hidup pekerja sesuai kondisi daerahnya. Perhitungan KHL menjadi salah satu bahan penting dalam pembahasan kebijakan pengupahan karena berkaitan dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai indikator sebelum menetapkan besaran upah minimum.

Selain kebutuhan hidup layak, kondisi perekonomian daerah dan perkembangan sektor ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari bahan pertimbangan. Data tersebut diperlukan agar kebijakan pengupahan dapat disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi ekonomi masing-masing wilayah. Penetapan UMP, UMK, dan UMSK memiliki cakupan yang berbeda. UMP berlaku sebagai upah minimum di tingkat provinsi, sedangkan UMK ditetapkan untuk wilayah kabupaten atau kota. Sementara itu, UMSK berkaitan dengan upah minimum pada sektor tertentu di tingkat kabupaten/kota.

Dengan adanya pembagian tenggat waktu tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyelesaikan seluruh tahapan penetapan secara terkoordinasi. Gubernur, bupati, dan wali kota memiliki peran penting dalam memastikan proses pengambilan keputusan berjalan sesuai jadwal serta mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan setempat.

Tag

Memuat tag berita...