Foto: Dok. DPR RI
JAKARTA - Pemerintah dan Komisi III DPR menyepakati perubahan judul Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Judul yang semula berbunyi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana diusulkan diubah. Judul baru yang disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Kesepakatan dicapai dalam pembahasan bersama. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan latar belakang perubahan tersebut. Usulan datang dari pihak pemerintah. Judul sebelumnya dinilai terlalu umum. Ruang lingkup tindak pidana yang menjadi perhatian utama belum terlihat tegas.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra menyampaikan usulan itu. Ia membacakan Daftar Inventarisasi Masalah nomor 1. Rapat panja Komisi III DPR bersama pemerintah digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan berlangsung pada Kamis (5/11/2026). Menurut pemerintah, penambahan frasa tersebut bertujuan mempertegas ruang lingkup. Tindak pidana yang dapat dikenakan perampasan aset dipertegas. Korupsi menjadi fokus utama yang ingin ditonjolkan. Frasa tambahan memberikan kejelasan arah pengaturan. Menanggapi usulan itu, Habiburokhman menjelaskan alasan perubahan judul RUU tersebut. Ia menyampaikan penjelasan di hadapan peserta rapat. Perubahan dinilai perlu agar judul lebih spesifik. Ruang lingkup tidak lagi terkesan terlalu luas.
“Jadi judulnya, teman-teman, dari pemerintah minta agar judulnya diubah dari tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana, yang memang dianggap terlalu umum ya, dan tidak tegas menjadi perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,” ujar Habiburokhman.
Ia menegaskan pencantuman frasa tindak pidana lainnya bukan berarti seluruh jenis tindak pidana dapat dikenakan perampasan aset. Hanya beberapa tindak pidana tertentu yang nantinya akan dibahas. Kesepakatan mengenai jenis tindak pidana tersebut akan dituangkan dalam batang tubuh RUU. Batasan tetap diperlukan. Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan memberikan respons. Ia meminta pemerintah menjelaskan dasar penambahan frasa tersebut. Jenis tindak pidana yang akan masuk dalam cakupan aturan perlu diperjelas. Batasan pengaturan juga diminta dijelaskan.
Perubahan judul menjadi langkah awal dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Pemerintah dan Komisi III DPR menunjukkan kesepakatan pada tingkat judul. Penegasan fokus pada korupsi menjadi poin penting. Frasa tindak pidana lainnya tetap disertakan dengan catatan. Habiburokhman sebagai ketua komisi memimpin jalannya pembahasan. Ia menyampaikan bahwa judul lama dianggap kurang tegas. Usulan pemerintah diterima untuk memberikan kejelasan. Ruang lingkup utama diarahkan pada tindak pidana korupsi.
Dhahana Putra sebagai perwakilan pemerintah menyampaikan usulan secara formal. Pembacaan DIM nomor 1 menjadi momentum penyampaian. Rapat di Senayan berlangsung dalam suasana pembahasan substansi. Seluruh pihak menyepakati arah perubahan judul. Penambahan frasa terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dimaksudkan untuk memperjelas. Pemerintah ingin menghindari kesan bahwa perampasan aset berlaku untuk semua jenis tindak pidana. Fokus utama tetap pada korupsi. Tindak pidana lain akan diatur secara terbatas.
Hinca Panjaitan menekankan pentingnya penjelasan lebih rinci. Dasar penambahan frasa harus disampaikan secara terbuka. Jenis tindak pidana yang masuk cakupan perlu diketahui sejak awal. Batasan pengaturan menjadi perhatian anggota dewan. Kesepakatan perubahan judul menunjukkan koordinasi antara pemerintah dan DPR. RUU Perampasan Aset memasuki tahap pembahasan yang lebih detail. Judul baru diharapkan memberikan arah yang lebih jelas. Substansi batang tubuh masih akan dibahas lebih lanjut.
Pencantuman frasa tindak pidana lainnya mendapat catatan khusus. Habiburokhman memastikan tidak semua tindak pidana otomatis masuk. Hanya yang disepakati dalam pembahasan yang akan diatur. Proses seleksi jenis tindak pidana masih berlangsung. Rapat panja di Kompleks Parlemen menjadi ajang penyamaan persepsi. Pemerintah dan Komisi III DPR berdiskusi terbuka. Usulan perubahan judul diterima setelah penjelasan diberikan. Langkah berikutnya adalah membahas substansi pasal per pasal.
Fokus pada tindak pidana korupsi menjadi pesan utama dari perubahan judul. Pemerintah ingin RUU ini tegas menyasar aset hasil korupsi. Tindak pidana lain tetap dimungkinkan dengan batasan. Kejelasan ruang lingkup menjadi tujuan bersama. Hinca Panjaitan meminta pemerintah tidak hanya mengubah judul. Penjelasan mengenai jenis tindak pidana dan batasannya harus menyusul. Anggota dewan ingin memastikan cakupan aturan tidak multitafsir. Transparansi dalam penyusunan menjadi tuntutan.
