Foto: CNA.ID
Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak sempat meninggalkan Penjara Kajang pada Jumat (6/11/2026) setelah partainya, United Malays National Organisation (UMNO), melunasi denda sebesar 50 juta ringgit atau sekitar Rp223,5 miliar. Pembayaran tersebut merupakan salah satu syarat pengampunan kerajaan yang memungkinkan Najib menjalani sisa masa hukumannya melalui tahanan rumah. Namun, rencana pemindahannya mendadak ditangguhkan setelah Kejaksaan Agung Malaysia meminta kejelasan lebih lanjut mengenai aspek hukum pelaksanaan pengampunan tersebut.
UMNO mengumumkan bahwa seluruh proses pembayaran denda kepada Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur telah diselesaikan pada Jumat pagi. Sekretaris Jenderal UMNO, Asyraf Wajdi Dusuki, menyatakan dana yang dihimpun melalui Najib Razak Solidarity Fund telah mencapai jumlah yang dibutuhkan. Dengan selesainya pembayaran, partai tersebut juga resmi menutup rekening khusus penggalangan dana untuk membantu Najib.
Dana tersebut sebelumnya dibuka untuk mengumpulkan sumbangan dari anggota partai maupun masyarakat. Penggalangan dana itu dilakukan setelah Raja Malaysia, Sultan Ibrahim, memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib pada September 2026. Salah satu ketentuannya adalah pelunasan denda sebesar 50 juta ringgit yang dijatuhkan dalam perkara penyalahgunaan dana SRC International Sdn Bhd.
Setelah pembayaran dilakukan, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur disebut telah menerbitkan perintah tahanan rumah berdasarkan ketentuan pengampunan kerajaan. Tim kuasa hukum Najib menyatakan dokumen perintah tersebut telah diperoleh dan akan disampaikan kepada pihak Penjara Kajang untuk diproses lebih lanjut.
Najib sempat meninggalkan kompleks penjara untuk menjalani pemeriksaan gigi yang telah dijadwalkan. Namun, sebelum rencana pemindahan ke kediamannya dapat dilaksanakan, Kejaksaan Agung Malaysia turun tangan dan meminta agar penerapan tahanan rumah ditangguhkan sementara. Langkah itu diambil karena masih terdapat persoalan mengenai penafsiran hukum atas perintah pengampunan kerajaan dan keputusan pengadilan.
Melalui pernyataannya, Kejaksaan Agung menyebut pelaksanaan tahanan rumah perlu ditunda hingga proses pemeriksaan dan klarifikasi hukum selesai. Akibatnya, Najib tetap harus berada di penjara untuk sementara waktu. Associated Press melaporkan bahwa Najib kemudian dikembalikan ke penjara setelah menjalani pemeriksaan medis.
Najib, yang kini berusia 73 tahun, telah mendekam di Penjara Kajang sejak Agustus 2022 setelah Mahkamah Federal Malaysia menguatkan vonis bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana sebesar 42 juta ringgit dari SRC International, perusahaan yang merupakan mantan unit investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Dalam perkara tersebut, ia awalnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit. Pada Januari 2024, Dewan Pengampunan mengurangi hukumannya menjadi enam tahun penjara dan denda 50 juta ringgit.
Pengampunan bersyarat yang diberikan Sultan Ibrahim pada September 2026 membuka jalan bagi Najib untuk menjalani sisa hukuman dalam perkara SRC International di bawah tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028, dengan syarat denda dibayarkan dan ketentuan lainnya dipenuhi. Meski demikian, skema tersebut tidak mencakup perkara korupsi dan pencucian uang lain yang berkaitan dengan 1MDB. Dalam perkara terpisah itu, Najib dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada Desember 2025 dan saat ini tengah mengajukan banding.
Skandal 1MDB menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah mengguncang Malaysia. Dana dari perusahaan investasi negara tersebut diduga diselewengkan hingga mencapai sekitar 4,5 miliar dolar AS, menurut penyelidik Amerika Serikat. Sejumlah dana dalam skandal itu disebut mengalir ke rekening yang terkait dengan Najib, meskipun mantan perdana menteri tersebut berulang kali membantah melakukan kesalahan.
Pembayaran denda oleh UMNO juga memunculkan perdebatan politik di Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan tidak sependapat dengan keputusan partai tersebut membayar denda Najib karena khawatir langkah itu menimbulkan kesan bahwa tindak pidana korupsi berskala besar dapat diabaikan. Meski begitu, Anwar mengakui UMNO memiliki hak untuk mengambil keputusan tersebut.
Kini, kelanjutan rencana tahanan rumah Najib masih menunggu penyelesaian persoalan hukum yang disoroti Kejaksaan Agung. Dengan demikian, meskipun denda telah dilunasi dan perintah tahanan rumah disebut telah diterbitkan pengadilan, Najib belum dapat menjalani sisa hukumannya di kediaman pribadi.
