Foto: Kumparan.com
Panel Barus menyatakan mundur dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo. Keputusan tersebut diambil agar dirinya dapat lebih fokus menjalankan tugas sebagai Deputi Pengembangan Usaha Koperasi di Kementerian Koperasi sekaligus mengawal berbagai agenda kerakyatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Panel menjelaskan, tanggung jawabnya di lingkungan pemerintahan saat ini membutuhkan perhatian untuk mendukung pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional. Ia ingin memusatkan energi dan waktunya pada agenda yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan ekonomi rakyat.
Sejumlah program pemerintahan Prabowo yang menjadi perhatiannya antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), redistribusi lahan kepada masyarakat, hingga transisi energi. Menurut Panel, berbagai agenda tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik dunia.
Dalam keterangannya pada Kamis (12/11/2026), Panel juga menyampaikan bahwa dirinya terkadang merasa perlu mengingatkan publik mengenai tujuan-tujuan besar kenegaraan yang sedang diperjuangkan pemerintah. Hal itu, menurutnya, berkaitan dengan posisinya sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo.
Panel menilai pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan besar sejak awal masa kepemimpinan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian ekonomi dan politik global yang dipengaruhi rivalitas geoekonomi antarnegara. Kondisi tersebut dinilai telah memicu ketegangan hingga konflik bersenjata di sejumlah kawasan dunia.
Ia menyoroti konflik di Ukraina dan Timur Tengah sebagai bagian dari situasi geopolitik yang turut memperbesar ketidakpastian global. Perkembangan tersebut, menurut Panel, perlu menjadi perhatian karena dapat membawa dampak terhadap kondisi ekonomi dan kepentingan nasional Indonesia.
Untuk menghadapi situasi tersebut, Panel menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah agenda strategis yang diarahkan pada penguatan kemandirian dan ketahanan nasional. Program MBG, misalnya, menjadi salah satu upaya pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Sementara itu, KDKMP diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Selain kedua program tersebut, pemerintah juga mendorong penguasaan kembali lahan dan redistribusi lahan kepada rakyat. Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, khususnya melalui pemanfaatan lahan untuk kegiatan produktif.
Di sektor energi, Panel turut menyoroti rencana transisi energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas 100 gigawatt-peak (GWp). Program tersebut menjadi salah satu agenda yang disebutnya penting dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan energi sekaligus mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan.
Dengan mundur dari kepengurusan DPP Projo, Panel menyatakan ingin lebih berkonsentrasi pada tanggung jawabnya di Kementerian Koperasi dan pengawalan program-program pemerintahan Prabowo. Keputusan itu sekaligus menandai pergeseran fokus aktivitas organisasinya ke tugas pemerintahan dan agenda pembangunan yang saat ini menjadi perhatiannya.
