Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan kebijakan baru terkait kewajiban perusahaan dalam menjamin pembayaran pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Melalui aturan Dana Cadangan Pesangon (DCP), perusahaan diwajibkan menyetorkan dana khusus kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan hak pekerja tetap terlindungi ketika hubungan kerja berakhir akibat PHK. Dengan adanya dana yang telah disiapkan dan dikelola secara khusus, pekerja diharapkan tidak lagi menghadapi ketidakpastian pembayaran pesangon akibat kondisi keuangan perusahaan yang sedang bermasalah.
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan masa transisi selama satu tahun kepada perusahaan untuk mempersiapkan penerapan kebijakan tersebut. Masa penyesuaian ini dimaksudkan agar dunia usaha memiliki waktu untuk mengatur sistem administrasi, perencanaan keuangan, serta mekanisme penyetoran dana sesuai ketentuan yang akan diberlakukan. Berdasarkan jadwal yang disampaikan dalam sosialisasi, aturan Dana Cadangan Pesangon ditargetkan berlaku penuh mulai Oktober 2027. Dengan demikian, perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai persiapan sebelum kewajiban tersebut diterapkan secara menyeluruh.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa dana pesangon nantinya tidak lagi sekadar menjadi kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan ketika terjadi PHK. Dana tersebut akan dititipkan dan disetorkan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola.
"Jadi, uang (pesangon) itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah Anggoro Putri dalam kegiatan sosialisasi aturan tersebut, Sabtu (14/11/2026).
Salah satu poin penting dalam kebijakan ini adalah kewajiban perusahaan menyiapkan dana sejak mulai mempekerjakan karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Artinya, persiapan dana pesangon tidak hanya menjadi perhatian ketika perusahaan menghadapi persoalan ketenagakerjaan atau melakukan pengurangan tenaga kerja. Dengan mekanisme tersebut, perusahaan diharapkan memiliki perencanaan yang lebih terstruktur dalam memenuhi kewajiban kepada pekerja. Dana yang disiapkan sejak awal hubungan kerja juga dapat mengurangi risiko perusahaan mengalami kesulitan keuangan ketika harus memenuhi hak-hak karyawan.
Selama ini, pembayaran pesangon kerap menjadi persoalan dalam hubungan industrial, terutama ketika perusahaan mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau bahkan berhenti beroperasi. Dalam sejumlah kasus, pekerja harus menghadapi proses panjang untuk memperjuangkan hak pesangon yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Melalui DCP, pemerintah berupaya mengantisipasi persoalan tersebut dengan membangun sistem pencadangan dana yang lebih terencana. Dana yang telah disetorkan diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa kewajiban pembayaran pesangon memiliki sumber pembiayaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap pekerja kontrak maupun pekerja dengan status hubungan kerja lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa status hubungan kerja tidak menjadi alasan bagi perusahaan untuk mengabaikan hak-hak pekerja yang telah diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Di sisi lain, kewajiban penyetoran DCP tentu membutuhkan kesiapan perusahaan dari sisi pengelolaan keuangan. Pelaku usaha perlu memperhitungkan kebutuhan dana tersebut dalam perencanaan biaya tenaga kerja agar penerapannya tidak menimbulkan persoalan administratif maupun operasional.
Masa transisi satu tahun yang diberikan Kemnaker menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk memahami mekanisme pelaksanaan kebijakan. Sosialisasi kepada pelaku usaha dan pekerja juga dinilai penting agar seluruh pihak mengetahui hak, kewajiban, serta tata cara pengelolaan dana yang akan diterapkan. Kejelasan mengenai lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola, mekanisme penyetoran, pengawasan, hingga tata cara pencairan dana nantinya menjadi aspek penting dalam pelaksanaan DCP. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel diperlukan untuk menjaga kepercayaan perusahaan maupun pekerja terhadap sistem tersebut.
Bagi pekerja, keberadaan Dana Cadangan Pesangon diharapkan memberikan rasa aman karena hak finansial mereka memiliki mekanisme perlindungan yang lebih terencana. Sementara bagi perusahaan, sistem ini dapat membantu mengelola kewajiban pesangon secara bertahap sehingga tidak seluruh beban pembayaran harus ditanggung sekaligus ketika terjadi PHK. Dengan target penerapan penuh pada Oktober 2027, kebijakan Dana Cadangan Pesangon menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah berharap sistem tersebut mampu meminimalkan kasus perusahaan gagal membayar pesangon sekaligus menciptakan hubungan industrial yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pengusaha.