JAKARTA = Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mempersiapkan tahapan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dengan membentuk tim verifikasi calon wakil presiden. Dalam rapat gabungan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), MPR menunjuk sejumlah tokoh untuk mengisi struktur tim yang akan bertugas mempersiapkan proses pemilihan tersebut.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan, Habiburokhman ditunjuk sebagai ketua Tim Verifikasi calon wakil presiden. Pembentukan tim ini menjadi salah satu langkah awal MPR dalam memastikan seluruh tahapan pengisian jabatan wakil presiden dapat dipersiapkan secara terstruktur. Dalam susunan Tim Verifikasi tersebut, Lestari Moerdijat ditunjuk sebagai koordinator. Sementara itu, posisi sekretaris dipercayakan kepada perwakilan dari Fraksi PDI Perjuangan.
“Tim Verifikasi koordinatornya adalah Ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim Saudara Habiburokhman dan sekretaris dari PDI Perjuangan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Selain membentuk Tim Verifikasi, rapat gabungan MPR juga menetapkan susunan panitia ad hoc yang akan terlibat dalam mempersiapkan proses pemilihan wakil presiden. Panitia tersebut dibentuk sebagai bagian dari perangkat kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan sidang MPR. MPR menunjuk politikus PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto atau yang lebih dikenal dengan nama Bambang Pacul, sebagai ketua panitia ad hoc. Penunjukan tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat gabungan yang melibatkan unsur pimpinan dan perwakilan fraksi di MPR.
Dalam menjalankan tugasnya, Bambang Pacul akan didampingi dua orang wakil ketua. Selain itu, panitia ad hoc juga akan diperkuat oleh 36 anggota yang berasal dari berbagai fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Muzani menjelaskan, komposisi keanggotaan panitia ad hoc telah ditetapkan dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur-unsur yang ada di MPR. Dengan susunan tersebut, proses persiapan pemilihan diharapkan dapat melibatkan berbagai kelompok politik dan perwakilan daerah.
"Panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh 2 orang wakil ketua, dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD,” ucap Muzani.
Pembentukan Tim Verifikasi dan panitia ad hoc ini menjadi bagian dari langkah MPR dalam mempersiapkan mekanisme pemilihan wakil presiden. Kedua perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Muzani menegaskan, persiapan tersebut diperlukan karena proses pemilihan wakil presiden melalui MPR merupakan praktik ketatanegaraan yang belum pernah terjadi sejak era reformasi. Kondisi itu membuat lembaganya perlu melakukan sejumlah penyesuaian sebelum proses pemilihan dilaksanakan.
Menurut Muzani, selama masa reformasi, belum pernah terjadi presiden atau wakil presiden yang dipilih melalui mekanisme pemilihan oleh Majelis. Karena itu, proses yang tengah dipersiapkan saat ini menjadi pengalaman baru bagi penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia.
Ia menilai, pengalaman baru tersebut membutuhkan persiapan yang lebih matang, baik dari sisi kelembagaan maupun teknis pelaksanaan sidang. MPR harus memastikan seluruh perangkat pendukung telah terbentuk agar proses pemilihan dapat berlangsung secara tertib dan sesuai aturan.
“Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi, presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis, baru kali ini dipilih oleh Majelis, sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” pungkasnya.
Pembentukan kedua perangkat tersebut juga menandai dimulainya tahapan persiapan internal MPR dalam menghadapi proses pengisian jabatan wakil presiden. Sejumlah nama yang telah ditunjuk kini memiliki tanggung jawab untuk membantu mematangkan berbagai kebutuhan sebelum sidang pemilihan digelar. Dengan terbentuknya Tim Verifikasi dan panitia ad hoc, MPR diharapkan dapat menjalankan proses pemilihan secara terkoordinasi. Publik kini menantikan perkembangan selanjutnya, termasuk tahapan verifikasi calon serta mekanisme pemilihan yang akan diterapkan dalam sidang MPR mendatang.