Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk aktivitas pertambangan di kawasan Taman Nasional (TN) Ujung Kulon, Pandeglang, Banten. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons kekhawatiran publik mengenai kemungkinan kawasan konservasi itu dimanfaatkan sebagai lokasi pertambangan emas.
Kekhawatiran tersebut mencuat setelah Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, melontarkan wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo. Wacana itu kemudian memunculkan dugaan di tengah masyarakat bahwa pemindahan satwa langka tersebut berkaitan dengan rencana pembukaan kawasan untuk kegiatan pertambangan.
Menanggapi berbagai dugaan tersebut, Raja Juli memastikan pihaknya tidak akan memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan di TN Ujung Kulon. Ia bahkan menyarankan agar tidak ada kegiatan pertambangan, baik di dalam maupun di sekitar kawasan taman nasional tersebut.
Menurut Raja Juli, kewenangan penerbitan PPKH berada di Kementerian Kehutanan. Karena itu, ia menegaskan tidak akan menggunakan kewenangan tersebut untuk memberikan izin pertambangan di kawasan konservasi Ujung Kulon.
Ia juga menyampaikan komitmen untuk tidak menerbitkan PPKH tambang di kawasan tersebut, sekalipun terdapat pihak yang mengajukan permohonan izin. Dengan demikian, menurutnya, aktivitas pertambangan tidak seharusnya menjadi bagian dari pemanfaatan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Lebih jauh, Raja Juli menegaskan sikap tersebut berlaku bagi seluruh taman nasional di Indonesia. Ia menyatakan tidak akan menerbitkan izin untuk kegiatan pertambangan di kawasan taman nasional dan hanya akan memberikan izin yang berkaitan dengan kepentingan konservasi.
Pernyataan Menteri Kehutanan itu menjadi penegasan di tengah perhatian publik terhadap masa depan Taman Nasional Ujung Kulon, terutama menyangkut perlindungan habitat Badak Jawa. Satwa tersebut menjadi salah satu kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang keberadaannya sangat bergantung pada kelestarian kawasan konservasi.
Isu pemindahan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo pun menjadi perhatian karena berkaitan dengan upaya perlindungan satwa langka sekaligus pengelolaan kawasan habitatnya. Namun, Raja Juli dalam pernyataannya menitikberatkan pada komitmen bahwa kawasan taman nasional tidak akan dialihkan untuk kepentingan pertambangan.
Dengan sikap tersebut, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa perlindungan kawasan konservasi tetap menjadi prioritas. Raja Juli memastikan tidak akan menerbitkan PPKH pertambangan di TN Ujung Kulon maupun izin tambang untuk kawasan taman nasional lainnya di Indonesia.