Memuat berita

Menteri HAM Beri Peringatan Keras: Pejabat Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual Harus Dicopot!

18 November 2026
6

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan pendampingan penuh kepada seorang mahasiswi berinisial RWM (21), yang menjadi korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.

Natalius menyatakan bahwa Kementerian HAM akan memastikan korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang dibutuhkan selama proses penanganan perkara berlangsung. Menurutnya, negara harus hadir untuk memberikan rasa aman, menjamin hak-hak korban, sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara adil dan transparan.

Ia menegaskan, kasus dugaan kekerasan seksual tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Kekerasan seksual merupakan tindakan serius yang dapat meninggalkan dampak mendalam bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara sungguh-sungguh dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan korban.

Natalius juga memberikan penegasan keras terhadap siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan seksual. Ia menilai pelaku harus mendapatkan hukuman berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, apabila pihak yang bersangkutan terbukti bersalah melalui proses peradilan, pencopotan dari jabatan publik juga harus menjadi konsekuensi yang dipertimbangkan.

Menurut Natalius, jabatan publik bukanlah tempat berlindung bagi seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Setiap pejabat negara harus menjunjung tinggi hukum, etika, serta tanggung jawab moral kepada masyarakat. Kedudukan dan kekuasaan tidak boleh digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan tindak pidana.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual harus dilakukan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terlibat harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan, tanpa dipengaruhi status sosial, jabatan, maupun kekuasaan yang dimiliki.

Di sisi lain, perlindungan terhadap RWM sebagai korban juga menjadi perhatian penting. Pendampingan tidak hanya diperlukan selama proses hukum, tetapi juga mencakup pemenuhan hak korban, perlindungan identitas dan privasi, serta dukungan psikologis agar korban dapat melewati situasi sulit yang sedang dihadapinya.

Kasus yang menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede ini menjadi perhatian publik dan kembali memunculkan tuntutan agar dugaan kekerasan seksual ditangani secara serius. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, objektif, dan independen dalam mengungkap perkara tersebut.

Proses pembuktian tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak korban ataupun menghambat upaya pengungkapan dugaan tindak pidana.

Ketegasan Natalius Pigai menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Pemerintah diharapkan tidak berhenti pada pernyataan sikap, tetapi juga memastikan korban memperoleh pendampingan nyata dan proses hukum berjalan hingga tuntas.

Tag

Memuat tag berita...