Foto: Antaranews Jatim
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Prasetyo menegaskan informasi tersebut tidak benar. Bantahan itu disampaikan saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026), di tengah ramainya kabar mengenai penunjukan Haji Isam di media sosial.
“Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” ujar Prasetyo.
Menurut Prasetyo, pemerintah memang membuka ruang bagi berbagai pihak untuk turut membantu penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Namun, keterlibatan dalam membantu penanganan bencana tidak berarti pihak tersebut mendapatkan kewenangan sebagai koordinator operasi pemerintah.
“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kan kewenangannya bukan di situ,” kata Prasetyo.
Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam beberapa hari terakhir, kebakaran dan kabut asap dilaporkan berdampak terhadap sejumlah wilayah, sehingga pemerintah meningkatkan koordinasi untuk mempercepat pengendalian di lapangan.
Prasetyo menjelaskan, pemerintah pusat telah mengambil langkah dengan membagi tanggung jawab penanganan kepada sejumlah pejabat setingkat menteri. Mereka ditugaskan untuk berbagi wilayah dalam rangka memastikan penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.
Pembagian tugas tersebut dilakukan karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, hingga lembaga yang memiliki kewenangan di bidang kebencanaan, cuaca, lingkungan, serta pengelolaan kawasan hutan dan lahan.
Keterlibatan berbagai pihak juga dinilai penting mengingat karakter karhutla yang dapat berkembang cepat dipengaruhi kondisi cuaca, kekeringan, arah angin, serta karakteristik lahan. Karena itu, penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga pencegahan agar kebakaran tidak meluas dan penanganan dampak yang ditimbulkan.
Dalam situasi tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa masyarakat, dunia usaha, maupun pihak lainnya tetap dapat memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah. Namun, koordinasi resmi penanganan karhutla tetap berada pada pihak-pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan struktur pemerintahan dan tugas masing-masing.
Bantahan pemerintah ini juga menjadi penting di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Informasi mengenai penunjukan Haji Isam sebelumnya ramai diperbincangkan setelah Presiden Prabowo meninjau langsung kondisi karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan Prabowo untuk melihat secara langsung kondisi lapangan sekaligus memimpin koordinasi penanganan karhutla. Pemerintah kemudian menegaskan bahwa penanganan akan dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri.
Dengan demikian, hingga Minggu (23/8/2026), pemerintah memastikan tidak ada penunjukan Haji Isam sebagai koordinator penanganan karhutla di Kalimantan. Pemerintah tetap mengandalkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sementara berbagai pihak di luar struktur pemerintah dapat memberikan dukungan sesuai kapasitas dan kewenangannya.
