Foto: Kompas.com/Baharudin Al Farisi
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman meminta aparat penegak hukum menangani kasus kericuhan dalam aksi demonstrasi di Yogyakarta secara profesional, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa setiap proses pemeriksaan terhadap massa aksi harus berjalan sesuai ketentuan hukum serta tidak mengabaikan hak-hak warga negara. Pernyataan tersebut disampaikan Dudung melalui keterangan video pada Rabu (11/11/2026). Menurutnya, penanganan peristiwa demonstrasi yang berujung kericuhan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum yang jelas, disertai proses pemeriksaan yang terbuka dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
“Saya menegaskan bahwa seluruh proses penanganan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dudung dalam keterangannya.
Dudung juga mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Hak tersebut harus dihormati dan dilindungi oleh negara, termasuk ketika masyarakat menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi di ruang publik. Karena itu, penanganan aksi unjuk rasa harus tetap memperhatikan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tidak boleh dipertentangkan dengan kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban umum. Kedua hal tersebut justru harus berjalan beriringan dalam kehidupan bernegara. Pemerintah dan aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa mengorbankan keselamatan warga lainnya.
“Kita semua harus memahami bahwa menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional warga negara, menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama, keduanya tidak boleh dipertentangkan,” ujar Dudung.
Kericuhan di Yogyakarta sendiri terjadi dalam rangkaian aksi demonstrasi pada Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Berdasarkan keterangan Dudung, aksi pada awalnya berlangsung tertib dan damai. Bahkan, perwakilan massa aksi disebut telah diterima langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Namun, situasi dilaporkan berubah pada malam hari. Sejumlah titik di Yogyakarta mengalami peningkatan ketegangan hingga terjadi kericuhan. Lokasi yang disebut terdampak antara lain kawasan Malioboro, Gedung DPRD DIY, Tugu Yogyakarta, serta Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dudung mengatakan berdasarkan laporan instansi terkait, terdapat sejumlah tindakan yang diduga memicu kerusuhan, mulai dari pelemparan benda, penggunaan petasan, hingga kerusakan fasilitas umum. Kondisi tersebut membuat aparat keamanan melakukan langkah pengendalian untuk mencegah kerusakan lebih luas dan melindungi keselamatan masyarakat di sekitar lokasi demonstrasi. Aparat kepolisian kemudian melakukan pengamanan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kericuhan. Beberapa orang disebut diamankan karena diduga menjadi provokator. Meski demikian, Dudung menekankan bahwa setiap orang yang diperiksa harus diperlakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh langsung dianggap bersalah sebelum proses pembuktian dilakukan.
Dalam konteks tersebut, Menko Polkam meminta agar seluruh pihak yang menjalani pemeriksaan mendapatkan hak-haknya, baik sebagai saksi maupun sebagai pihak yang diduga terlibat tindak pidana. Proses pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan keterangan para pihak, bukti yang tersedia, serta kronologi kejadian secara menyeluruh. Penegasan mengenai asas praduga tak bersalah menjadi salah satu poin penting dalam pernyataan Dudung. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap proses berjalan adil. Aparat harus mampu membedakan antara masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai dan individu yang terbukti melakukan tindakan kekerasan maupun perusakan.
Dudung juga mengingatkan bahwa negara memiliki dua tanggung jawab yang harus dijalankan secara bersamaan. Di satu sisi, negara wajib melindungi masyarakat yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat. Di sisi lain, negara juga harus menjamin keselamatan warga yang tidak terlibat demonstrasi serta melindungi fasilitas umum dan kepentingan masyarakat luas. Peristiwa kericuhan tersebut menjadi perhatian karena demonstrasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Penyampaian kritik terhadap pemerintah maupun kebijakan publik merupakan hak masyarakat yang dijamin konstitusi. Namun, pelaksanaan hak tersebut tetap harus memperhatikan aturan hukum, keselamatan publik, dan hak warga lainnya agar tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan.
Dudung pun mengimbau masyarakat agar tetap menjaga ketertiban ketika menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi pada masa mendatang. Ia berharap perbedaan pandangan dapat disampaikan melalui cara-cara damai tanpa tindakan anarkis, provokasi, maupun perusakan fasilitas umum. Pada saat yang sama, aparat keamanan juga diharapkan mengedepankan pendekatan profesional, proporsional, dan humanis dalam mengawal setiap kegiatan penyampaian pendapat. Penanganan kericuhan di Yogyakarta kini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum sekaligus perlindungan kebebasan sipil. Publik menantikan proses pemeriksaan yang transparan, kejelasan mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta kepastian bahwa tidak ada warga yang diperlakukan secara tidak adil. Pesan Dudung menegaskan bahwa menjaga keamanan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak demokratis masyarakat, sebagaimana kebebasan berpendapat juga tidak boleh dijadikan pembenaran atas tindakan kekerasan dan perusakan.
