Foto: Kompas.com/Fristin Intan Sulistyowati
JAKARTA – Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, dijatuhi hukuman lima tahun penjara dalam perkara tindak pidana korupsi terkait dugaan penerimaan suap dalam tata kelola usaha pertambangan nikel. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). Dalam sidang pembacaan putusan tersebut, majelis hakim menyatakan Hery Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam perkara yang menyeret mantan pejabat lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.
Selain menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun, majelis hakim juga memberikan hukuman tambahan berupa denda sebesar Rp300 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan sesuai ketentuan, Hery diwajibkan menjalani pidana pengganti selama 100 hari kurungan. Tidak hanya itu, majelis hakim juga mewajibkan Hery membayar uang pengganti sebesar Rp3.875.000.000 atau sekitar Rp3,87 miliar. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian dan pengembalian hasil tindak pidana korupsi sesuai ketentuan hukum yang diterapkan dalam perkara tersebut.
Dalam amar putusannya, hakim turut memperhitungkan sebuah rumah milik Hery yang berada di kawasan Pulo Gebang Permai, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti. Aset tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan putusan terkait pengembalian hasil tindak pidana. Majelis hakim juga menetapkan bahwa apabila Hery tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Apabila aset yang dimiliki tidak mencukupi, terdapat konsekuensi pidana tambahan berupa penjara selama tiga tahun.
Perkara yang menjerat Hery berkaitan dengan dugaan penerimaan suap ketika dirinya masih menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026. Suap tersebut disebut berkaitan dengan pengaturan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman mengenai persoalan tata kelola sejumlah perusahaan pertambangan nikel. Dalam pertimbangan perkara, majelis hakim mengungkapkan bahwa Hery terbukti menerima uang tunai sebesar Rp1,65 miliar serta sebuah rumah dengan nilai sekitar Rp2,2 miliar. Secara keseluruhan, nilai penerimaan yang menjadi bagian dari perkara tersebut mencapai sekitar Rp3,87 miliar.
Pemberian tersebut berkaitan dengan dugaan upaya memengaruhi hasil pemeriksaan Ombudsman terhadap persoalan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) oleh perusahaan pertambangan. Dalam perkara ini, sejumlah perusahaan yang disebut antara lain PT Thosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Selain persoalan kewajiban PNBP, perkara tersebut juga berkaitan dengan pengaduan mengenai penolakan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Telen River. Dugaan pengaturan hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu pokok persoalan yang dipertimbangkan dalam proses hukum.
Majelis hakim menyatakan perbuatan Hery terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana suap yang melibatkan penyelenggara negara serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada Hery lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa menuntut Hery dengan hukuman lima tahun enam bulan penjara, denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp4,19 miliar subsider tiga tahun penjara.
Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan yang meringankan dan memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain Hery belum pernah dihukum sebelumnya dan masih memiliki tanggung jawab keluarga. Sementara itu, hal yang memberatkan adalah perbuatannya dinilai tidak mencerminkan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sisi lain, kuasa hukum Hery Susanto menyatakan keberatan terhadap putusan tersebut. Pihaknya menilai sejumlah pertimbangan majelis hakim belum sepenuhnya sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan saksi yang telah disampaikan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Keberatan tersebut menjadi bagian dari sikap hukum yang akan dipertimbangkan oleh tim pembela dalam menentukan langkah selanjutnya.
Putusan terhadap Hery Susanto kembali menjadi sorotan terhadap pentingnya integritas penyelenggara negara, khususnya lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi pelayanan publik dan menginvestigasi dugaan maladministrasi. Masyarakat kini menantikan perkembangan sikap hukum pihak terdakwa, termasuk kemungkinan pengajuan upaya hukum lanjutan. Pada akhirnya, perkara ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan bebas dari praktik korupsi.
