Foto: Journalist Independent
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebaiknya mengundurkan diri daripada harus menghadapi proses pemakzulan di DPR. Menurut Mahfud, pengunduran diri dapat menjadi jalan yang lebih cepat untuk menyelesaikan polemik politik yang tengah berkembang.
Mahfud berpandangan, mundurnya Gibran akan meminimalkan potensi kegaduhan politik yang dapat muncul apabila proses pemakzulan terus berlanjut. Pasalnya, mekanisme tersebut berpotensi membuka kembali berbagai persoalan yang menjadi latar belakang munculnya tuntutan terhadap Wakil Presiden.
Menurutnya, pengunduran diri secara resmi dapat menjadi langkah yang lebih sederhana dibandingkan harus melewati rangkaian proses konstitusional yang panjang. Dengan demikian, polemik mengenai posisi Gibran di pemerintahan diharapkan tidak semakin meluas dan memicu ketegangan politik berkepanjangan.
Meski menyarankan Gibran untuk mundur, Mahfud menegaskan bahwa proses penggunaan hak konstitusional DPR tetap perlu berjalan selama belum ada surat pengunduran diri resmi dari Wakil Presiden. Artinya, usulan pemakzulan tidak serta-merta dapat dihentikan hanya karena muncul wacana atau kabar mengenai kemungkinan pengunduran diri.
Mahfud menjelaskan, proses tersebut dapat dihentikan apabila Gibran benar-benar menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi. Dengan adanya dokumen tersebut, DPR memiliki dasar yang jelas untuk menindaklanjuti situasi sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Pernyataan Mahfud muncul di tengah bergulirnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR terkait pemakzulan Gibran. Sejumlah anggota parlemen telah menyampaikan dukungan terhadap penggunaan hak tersebut, sehingga isu mengenai posisi Wakil Presiden menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemakzulan presiden maupun wakil presiden tidak dapat dilakukan secara langsung melalui keputusan politik biasa. Prosesnya harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk tahapan pengajuan pendapat DPR dan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum keputusan akhir diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Karena itu, saran Mahfud agar Gibran mengundurkan diri tidak berarti proses pemakzulan telah dihentikan ataupun jabatan Wakil Presiden otomatis berakhir. Selama belum ada pengunduran diri resmi atau keputusan melalui mekanisme konstitusional, status Gibran sebagai Wakil Presiden tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Pandangan Mahfud tersebut menempatkan pengunduran diri sebagai alternatif untuk menghindari proses politik yang berpotensi panjang dan menimbulkan kegaduhan. Namun, kelanjutan persoalan ini tetap bergantung pada sikap Gibran serta langkah DPR dalam menjalankan mekanisme konstitusional.
