Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang sebesar Rp2 miliar rupiah. Uang tersebut disita dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin. Penyitaan terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU. Proses hukum masih berlangsung.
“Dalam perkara dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) terkait digitalisasi SPBU,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Jumat (6/11/2026).
Ia membenarkan adanya penyitaan. Detail lebih lanjut belum diungkapkan.Meski demikian, KPK belum merinci keterkaitan uang itu dengan perkara. Termasuk mengapa uang itu disita dari Bobby Rasyidin. Penjelasan lengkap masih ditunggu. Penyidik masih mendalami aliran dana tersebut. Sebelumnya, Bobby Rasyidin pernah diperiksa KPK dalam kasus ini. Pemeriksaan dilakukan saat ia masih menjabat selaku Direktur PT Len Industri. Pemeriksaan terjadi pada Januari dan Mei 2025. Statusnya saat itu berbeda dengan sekarang.
Sementara itu, Bobby baru dilantik menjadi Dirut KAI pada 12 Agustus 2025. Jabatan barunya di PT Kereta Api Indonesia masih relatif baru. Pemeriksaan sebelumnya terjadi jauh sebelum pelantikan. Keterkaitan dengan perkara lama kembali muncul. Sebelumnya, KPK menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Perkara tersebut terkait pengadaan digitalisasi SPBU tahun 2018 hingga 2023. Ketiga tersangka berasal dari lingkungan PT Telkom dan perusahaan terkait. Penetapan tersangka sudah dilakukan lebih dulu.
Mereka yakni Dian Rachmawan selaku Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom periode 2017-2019. Weriza selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom periode 2012-2020. Elvizar selaku mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT Pasifik Cipta Solusi. Ketiganya sudah berstatus tersangka. Kasus ini terkait dengan digitalisasi SPBU dengan nilai proyek maksimal sebesar Rp3,6 triliun. Nilai tersebut setara dengan Rp15,25 per liter. Skala proyek yang besar menjadi sorotan. Proses pengadaan diduga bermasalah.
KPK menduga dalam proses pengadaan terdapat pengaturan terhadap pemilihan vendor. Dugaan pengaturan tersebut merugikan negara. Kerugian negara mencapai Rp322,18 miliar. Angka kerugian sudah dihitung secara resmi. Penyitaan Rp2 miliar dari Bobby Rasyidin menjadi perkembangan terbaru. KPK belum menjelaskan posisi Bobby dalam perkara. Apakah sebagai saksi, tersangka, atau pihak terkait masih belum dipastikan. Proses penyidikan terus berjalan.
Budi Prasetyo sebagai juru bicara KPK hanya mengonfirmasi konteks perkara. Ia tidak memberikan rincian aliran uang atau alasan penyitaan. Keterangan yang diberikan masih bersifat umum. Publik menunggu penjelasan lebih lengkap. Pemeriksaan Bobby pada Januari dan Mei 2025 menjadi catatan penting. Saat itu ia masih menjabat di PT Len Industri. Setelah dilantik sebagai Dirut KAI pada Agustus 2025, namanya kembali muncul dalam perkara yang sama. Kontinuitas pemeriksaan menjadi perhatian.
Tiga tersangka yang sudah ditetapkan berasal dari PT Telkom dan perusahaan swasta. Dian Rachmawan, Weriza, dan Elvizar menjadi pihak yang sudah dijerat. Dugaan pengaturan vendor dalam pengadaan digitalisasi SPBU menjadi inti perkara. Kerugian negara ratusan miliar menjadi dasar penetapan. Nilai proyek digitalisasi SPBU yang mencapai Rp3,6 triliun menunjukkan skala besar. Harga per liter Rp15,25 menjadi acuan perhitungan. Dugaan adanya pengaturan pemilihan vendor memperbesar potensi kerugian. KPK terus mendalami seluruh aspek perkara.
